JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin mengatakan penegakan hukum melalui gugatan ganti rugi hingga triliunan rupiah belum cukup untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang di Indonesia. Dia mengimbau agar pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan memperkuat pencegahan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi setelah kebakaran terjadi. "Sanksi hukum memang dapat memberikan efek jera, tetapi tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran," kata Zainal dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (26/10/2026). Menurut dia, pengendalian karhutla perlu mempertimbangkan kondisi ekosistem, tingkat kekeringan, kerusakan hidrologi gambut, hingga pengawasan wilayah rawan kebakaran. “Apalagi jika daerah tersebut memiliki tingkat kekeringan tinggi, kerusakan hidrologi gambut, akumulasi bahan mudah terbakar, atau areal open acces,” ujarnya.