JAKARTA, investor.id – Dewan Energi Nasional (DEN) menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 dapat memperkuat keandalan pasokan impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) tersebut diharapkan mampu memperluas diversifikasi negara pemasok di tengah ketidakpastian geopolitik global. Anggota DEN periode 2026–2030 dari Unsur Pemangku Kepentingan, Saleh Abdurrahman, mengatakan perubahan mekanisme pengadaan diperlukan untuk mengantisipasi dinamika geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan dan pasokan energi. “Lalu lintas perdagangan minyak mentah maupun BBM itu sangat rentan, sangat bergantung pada kondisi geopolitik. Sehingga kita perlu melakukan diversifikasi sumber-sumber energi kita,” katanya di Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara pada Selasa (10/11/2026). Urgensi diversifikasi pasokan tersebut juga tercermin dari tingginya nilai impor migas Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor migas mencapai US$ 32,57 miliar sepanjang Januari-September 2026. Angka tersebut meningkat 37,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, perdagangan migas Indonesia juga mencatatkan defisit sebesar US$ 23,60 miliar. Kondisi ini menunjukkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan migas dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2026, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Sebelumnya, pengadaan dilakukan melalui tender antarbadan usaha atau business to business (B2B). Kini, mekanisme tersebut diarahkan melalui skema government to government (G2G) dan government to business (G2B). Dalam skema baru tersebut, pemerintah melakukan kesepakatan langsung dengan negara pemasok. Sementara itu, proses pengadaan dilaksanakan oleh badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah sebelum pasokan dibeli oleh Pertamina. “Sehingga pemerintah sekarang ini langsung menggunakan skema G2G,” ujar Saleh. Menurut Saleh, mekanisme B2B terkadang menghadapi kendala karena transaksi perdagangan energi tidak hanya melibatkan kepentingan badan usaha, tetapi juga dipengaruhi kebijakan dan kepentingan pemerintah negara pemasok. Karena itu, kerja sama antarpemerintah diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG dari negara mitra. “Tapi saya melihat bahwa kalau ini bisa kita lakukan, ini akan lebih menjamin keandalan pasokan impor,” katanya. Saleh berharap perubahan mekanisme pengadaan tersebut dapat memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara pemasok. Dengan demikian, kontinuitas impor minyak mentah dan BBM dapat lebih terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik global.