JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan minyak mentah (oil storage) untuk mendukung target pemerintah meningkatkan kapasitas cadangan operasional minyak hingga setara kebutuhan 60 hari. Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, Saleh Abdurrahman, mengatakan partisipasi badan usaha (BU) diperlukan untuk memastikan pembangunan fasilitas penyimpanan diikuti dengan ketersediaan pasokan minyak mentah. Menurutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) telah membuka ruang kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur penyimpanan. Regulasi tersebut juga mengatur penyediaan infrastruktur melalui optimalisasi fasilitas energi yang telah tersedia, antara lain dengan mekanisme pengelolaan barang milik negara maupun pembangunan infrastruktur baru. "Sedangkan untuk penyediaan molekul minyak mentahnya bisa dilakukan oleh pemerintah secara bertahap," katanya kepada Kontan, Selasa (10/11/2026). Saleh menegaskan, penyediaan CPE merupakan amanat Undang-Undang Energi yang harus dipenuhi pemerintah untuk menghadapi kondisi krisis dan darurat energi. Dari sisi pendanaan, ia menilai kerja sama dengan swasta dapat menjadi salah satu opsi. Misalnya, badan usaha menyediakan atau menyewakan fasilitas penyimpanan melalui skema build-operate-transfer (BOT), sementara pemerintah menyiapkan pasokan minyak mentah dengan skema yang fleksibel. "Di mana, BU yang memiliki tempat penyimpanan dapat juga menyewakan ke pihak lain dengan syarat volume minyak mentah milik pemerintah tetap tersedia," imbuh Saleh. Meski demikian, Saleh melihat upaya memenuhi kebutuhan minyak mentah masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain meningkatkan produksi migas dalam negeri, pemerintah juga menurutnya perlu mengupayakan agar produksi migas PT Pertamina dari luar negeri dapat dibawa ke dalam negeri. Indonesia juga disebut masih perlu mencari sumber impor yang kredibel, memiliki kapasitas ekspor besar, serta menawarkan kontrak jangka panjang dengan harga yang wajar. Saleh menilai, ketersediaan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas setara kebutuhan 60 hari dapat memperkuat ketahanan pasokan minyak mentah sebagai bahan baku kilang domestik. Dengan begitu, kebutuhan berbagai jenis bahan bakar minyak (BBM) nasional dinilai dapat lebih terjamin. "Ketersediaan dalam jumlah setara 60 hari impor akan dapat memperkuat ketahanan minyak mentah di Tanah Air untuk memproduksi berbagai jenis BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional," imbuhnya.