Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pada Oktober 2026 tidak ada tambahan unit usaha syariah (UUS) asuransi yang melakukan pemisahan atau spin-off. Untuk diketahui, aturan ini tercantum dalam Pasal 9 POJK 11/2023 dan wajib dilakukan paling lambat akhir 2026. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko mengatakan spin off itu tidak dilakukan, baik dalam bentuk pendirian perusahaan baru maupun pengalihan portofolio kepada perusahaan lain. “Dengan demikian, secara kumulatif telah terdapat 11 perusahaan yang menyelesaikan spin-off melalui pendirian perusahaan baru dan 10 perusahaan yang menyelesaikan melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain,” ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, dikutip pada Selasa (10/11/2026). Selain itu, lanjutnya, saat ini masih ada 11 UUS asuransi yang masih dalam proses spin-off melalui pendirian perusahaan baru. Dia meneruskan, konsolidasi industri asuransi syariah diharapkan dapat menciptakan struktur industri yang lebih sehat, skala usaha yang lebih optimal, operasional yang lebih efisien, daya saing dan resiliensi yang lebih kuat. Di sisi lain, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menilai kue bisnis asuransi syariah saat ini masih kecil, tetapi dirinya yakin ke depan pangsanya akan semakin membesar. Ketua Umum AASI Fauzi Arfan berujar dalam tiga tahun ke depan seusai spin-off selesai, pihaknya menargetkan agen asuransi syariah bisa sekitar 200.000 agen. Adapun, saat ini total agen masih sekitar 113.000 agen. Menurutnya, pengalaman serupa juga terjadi di beberapa negara, termasuk Malaysia yang juga pernah mengalami masih minimnya agen asuransi syariah. “Ketika number of seller naik signifikan itu impact yang sangat positif buat industri. Jadi kami, asosiasi mendorong untuk semua perusahaan spin-off. Karena dengan ada spin-off ini, pastinya mereka juga punya misi regrowth,” ujarnya kepada wartawan.