KETIKA Kapolri meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertimbangkan fatwa haram rokok elektrik atau vape, persoalannya sesungguhnya melampaui perdebatan hukum agama. Di balik produk yang dikemas modern, beraroma buah, dan dipasarkan sebagai bagian dari gaya hidup, muncul ancaman yang lebih serius: ketergantungan nikotin, penyalahgunaan narkotika, dan peluang bisnis ilegal yang bersembunyi di balik perdagangan legal. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah vape harus diharamkan. Melainkan mengapa suatu aktivitas ekonomi dapat terus berkembang ketika sebagian keuntungan privatnya berpotensi dibayar dengan kerugian kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi. Permintaan Kapolri kepada MUI pada Oktober 2026 menjadi momentum penting untuk mengoreksi paradigma pembangunan yang terlalu mudah menyamakan pertumbuhan transaksi dengan peningkatan kesejahteraan. Fatwa dapat memperkuat kesadaran moral, tetapi tanpa regulasi yang efektif, pengawasan pasar, dan penegakan hukum, ekonomi adiksi akan terus menemukan ruang untuk berkembang. Temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan dimensi baru terhadap persoalan ini.