JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sejumlah daerah terdampak. Salah satunya terlihat dari kinerja subsektor kehutanan yang mengalami kontraksi pada triwulan III 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, subsektor kehutanan mengalami kontraksi sebesar 2,52 persen pada triwulan III 2026. Angka tersebut berbalik dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2026 yang mencapai 6,02 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan dampak karhutla juga terlihat dari tertahannya aktivitas ekonomi di sejumlah provinsi terdampak. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang melambat. "Dampak ekonomi dapat dilihat dari beberapa lapangan usaha. Kelambatan di provinsi tersebut. Namun secara nasional dampaknya tidak terlalu terlihat," ujar Edy pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Edy menyebut, salah satu daerah yang pertumbuhannya terdampak adalah Kalimantan Tengah. Sejumlah sektor ekonomi di provinsi tersebut mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Edy menjelaskan, dampak karhutla terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional tidak terlalu terlihat karena pengaruhnya lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Selain memengaruhi subsektor kehutanan dan aktivitas ekonomi di daerah terdampak, karhutla serta bencana alam lainnya juga tercermin dari meningkatnya pertumbuhan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT). Pada triwulan III 2026, PK-LNPRT tumbuh 5,02 persen secara tahunan atau year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Diberitakan sebelumnya, September 2026 menjadi titik puncak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Data satelit terbaru yang diperoleh Atlas Nusantara mendokumentasikan peningkatan tajam kebakaran selama September 2026, dengan 85.000–88.000 hektar hutan alami terdampak.