SEORANG petani di desa kini bisa tercatat sebagai warga yang sepenuhnya terinklusi secara keuangan. Ia punya rekening penerima bantuan, kartu jaminan kesehatan yang iurannya dibayar negara, dompet digital di ponselnya, dan satu pinjaman daring untuk membeli pupuk. Ketika panen gagal dan cicilan jatuh tempo, ia menggadaikan cincin kawin istrinya. Statistik mencatat empat produk keuangan yang ia gunakan, tetapi tidak mencatat cincin yang berpindah tangan. Angka inklusi menghitung pintu yang terbuka, bukan apa yang terjadi di dalam rumah setelah pintu itu dilewati. Pemerintah tampaknya menyadari jarak itu. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026, Dewan Nasional Keuangan Inklusif ditransformasi menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Mandatnya bergeser dari kepemilikan rekening ke tiga indikator kesejahteraan keluarga, yakni ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman dalam mengelola keuangan. Pergeseran ini tepat waktu karena ukuran lama sudah jenuh. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi 93,61 persen, melampaui target RPJMN 93 persen yang sebenarnya dipasang untuk 2029. Indikator yang mendekati batas atas kehilangan daya bedanya, karena tidak lagi mampu membedakan keluarga yang menguat dari keluarga yang tercekik. Angka utama itu pun merupakan gabungan banyak pintu. Inklusi perbankan tercatat 70,64 persen, lebih rendah daripada inklusi program jaminan sosial yang mencapai 77,13 persen. Sebagian pintu dibukakan oleh negara, bukan dipilih oleh keluarga. Dalam logika akuntansi, satu pinjaman yang sama dicatat sebagai aset di neraca bank dan sebagai kewajiban di neraca keluarga. Selama ini keberhasilan dibaca dari sisi penyalur. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang dijalankan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) hingga kini telah menyalurkan Rp 64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Dalam rapat koordinasi nasional yang sama, dilaporkan pula penyaluran kredit Rp 53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur hanya dalam tiga bulan, Agustus hingga Oktober 2026. Presiden juga berharap dapat menyalurkan Rp 400 triliun tahun depan kepada sekitar 28 juta keluarga petani, nelayan, warga desa, dan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Semua itu adalah keluaran pemberi pinjaman.