Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang periode pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) hingga Juni 2027, dari sebelumnya berakhir pada akhir 2026. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada emiten untuk melakukan buyback di tengah upaya menjaga stabilitas pasar modal, tetapi tetap mewajibkan pemenuhan batas minimum saham beredar di publik (free float). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengungkapkan bahwa perpanjangan tersebut merespons kebutuhan emiten terhadap kepastian waktu pelaksanaan buyback, seiring harga saham yang dinilai semakin menarik untuk dibeli kembali. “Ini tentu merespons permintaan kepastian kerangka waktu buyback tanpa persetujuan RUPS ini dari para emiten kita yang nampaknya sudah menilai harga-harga sahamnya di tingkat yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan buyback ini,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026). Meski demikian, Hasan menegaskan pelaksanaan buyback harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, dan kewajiban keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). “Kami juga menegaskan bahwa pelaksanaan buyback ini tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan minimum free float,” terangnya. OJK juga mewajibkan emiten mengalihkan kembali saham hasil buyback kepada publik atau melakukan re-float sesuai ketentuan dan jangka waktu yang berlaku. "Jadi ini tidak kontradiktif dengan keinginan buat kita untuk terus mendorong peningkatan free float saham sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bursa" tutur Hasan. Dengan demikian, perpanjangan kebijakan ini tetap harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan transparansi dan porsi saham yang beredar di publik.