Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memulai pembahasan resmi mengenai besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Dia memastikan proses pembahasan nantinya akan dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku dalam menetapkan penyesuaian UMP tahunan. Pembahasan juga akan melibatkan Dewan Pengupahan sebelum keputusan ditetapkan. Dia menjelaskan, penetapan UMP sebelumnya baru disahkan sekitar tiga bulan lalu. Pembahasan untuk periode berikutnya akan dilakukan pada waktunya. Pernyataan tersebut merespons usulan serikat buruh agar UMP DKI Jakarta naik sebesar 7% hingga 9%. Dengan proyeksi kenaikan dalam rentang tersebut, nilai UMP DKI Jakarta berpotensi mencapai sekitar Rp 6,2 juta. Kendati demikian, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan angka ataupun menyepakati usulan kenaikan tersebut. Sebelumnya, KSPI memproyeksikan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5% hingga 8,5%, mengacu pada formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.