Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan. Dengan usulan itu, pekerja bergaji hingga Rp7,5 juta tidak dikenai PPh Pasal 21. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan batas PTKP saat ini Rp4,5 juta per bulan tidak lagi sesuai perkembangan upah minimum. Ia menilai kenaikan diperlukan agar pekerja, terutama penerima upah minimum, tidak terbebani pajak ketika menerima tambahan dari lembur, bonus, atau THR. “Usulan kami PTKP-nya menjadi Rp7,5 juta. Setidak-tidaknya sama dengan PTKP senilai upah minimum tertinggi saat ini, sekitar Rp5,9 juta di Karawang dan Bekasi. Jadi, upah minimum di mana pun berlaku di seluruh Indonesia tidak terkena pajak,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Rabu (3/11). Menurut Said, upah minimum di Karawang dan Bekasi sekitar Rp5,9 juta, sedangkan di Jakarta sekitar Rp5,8 juta. Ia mencontohkan buruh bergaji Rp4,5 juta yang memperoleh tambahan lembur Rp50 ribu akan memiliki penghasilan Rp4,55 juta, dan selisihnya dikenai PPh 21. Said memperkirakan kenaikan PTKP dapat mengurangi penerimaan PPh 21, tetapi berpotensi diimbangi peningkatan PPN karena pekerja memiliki uang lebih untuk belanja. Ia juga menyebut usulan tersebut bertujuan memulihkan daya beli yang dinilai tertekan kenaikan harga. Pemerintah masih membahas kemungkinan penyesuaian PTKP. (sfr/sfr)