JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh dari 11 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan otomatisasi. Perkembangan teknologi dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan pekerjaan melalui kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Presiden ASEAN TUC, Andi Gani Nena Wea mengatakan perkembangan teknologi robotik dan AI bisa mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Penggunaan robot dalam proses produksi memungkinkan perusahaan mengotomatisasi sejumlah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia. Bahkan, satu perangkat robotik disebut dapat menggantikan hingga 500 pekerja dalam satu unit produksi. Menurutnya, ancaman tidak hanya menyasar pekerja sektor manufaktur, tetapi juga tenaga kerja terampil. Pasalnya, kemampuan AI yang semakin berkembang berpotensi mengambil alih sejumlah pekerjaan yang selama ini membutuhkan keahlian khusus. “Satu alat robotik saja bisa menggantikan hingga 500 pekerja di satu unit produksi. Begitu pula dengan AI yang mulai menggeser posisi tenaga kerja terampil,” ujar Andi Gani saat konferensi pers di kawasan, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2026). Sebagai informasi, isu AI mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Regional ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta. Pertemuan ini didukung International Labour Organization (ILO) melalui Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV). Sejumlah pimpinan organisasi buruh dan perwakilan ILO menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Presiden ASEAN TUC Andi Gani Nena Wea, Sekretaris Jenderal ASEAN TUC sekaligus Wakil Ketua DPR Filipina Raymond Mendoza. Lalu, Sekretaris Jenderal Malaysian Trade Union Congress (MTUC) Kamarul, Desk Officer Asia Pasifik ILO ACTRAV Ariel Castro, serta Deputy General Secretary ASEAN TUC Gigi Mathay. Selama tiga hari pertemuan di Jakarta, para pemimpin buruh dari 11 negara juga menyepakati lima pilar utama prioritas kerja ASEAN TUC untuk periode 2026-2031. Kelima pilar tersebut meliputi kebebasan berserikat, kepastian kerja dan upah layak, pekerjaan layak di sektor digital dan informal, migrasi tenaga kerja yang adil dan beretika, serta kepemimpinan perempuan dan pemuda. Seluruh poin strategis tersebut selanjutnya akan dibawa dalam KTT ASEAN mendatang di Manila.