JAKARTA, KOMPAS.com- Buruh Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) menyoroti persoalan standar upah layak pekerja di kawasan, terutama Indonesia yang dinilai belum menjamin kehidupan layak para pekerja. Di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 rampung pada pekan terakhir November tahun ini. Mekanisme pembahasan melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), hingga berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah. ASEAN TUC mendorong pembentukan Konvensi Internasional tentang Upah Layak atau Living Wage sebagai standar perlindungan pengupahan bagi seluruh pekerja di negara-negara ASEAN. Dorongan tersebut mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi Regional ASEAN TUC yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta, didukung International Labour Organization (ILO) melalui Bureau for Workers’ Activities (ACTRAV). Sejumlah pimpinan organisasi buruh dan perwakilan ILO menghadiri pertemuan tersebut, termasuk Presiden ASEAN TUC Andi Gani Nena Wea dan Sekretaris Jenderal ASEAN TUC sekaligus Wakil Ketua DPR Filipina Raymond Mendoza. Presiden ASEAN TUC Andi Gani mengatakan, pertemuan membahas persoalan ketenagakerjaan di Asia Tenggara, termasuk kesejahteraan, standar pengupahan, dan perlindungan hak tenaga kerja. “Kami membahas mengenai masalah kesejahteraan pekerja di Asia Tenggara, isu pengupahan, serta bagaimana perlindungan tenaga kerja,” ujar Andi Gani di Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2026). ASEAN TUC mendorong standar upah layak yang dapat menjadi acuan perlindungan pekerja di kawasan. Usulan draf konvensi ILO tentang Upah Layak diperjuangkan pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional di Jenewa. Di Indonesia, asosiasi buruh mengusulkan kenaikan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 sebesar 7,5–9,5 persen.