Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Perum Bulog dan Bapanas menyusul dugaan penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dari 10 pejabat yang dievaluasi, dua mendapat peringatan dan delapan dicopot. Amran menyampaikan keputusan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Amran mengatakan pencopotan dilakukan karena para pejabat dinilai lalai menjalankan tanggung jawab pengawasan. Satgas Pangan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai hukum. Pemerintah juga telah memproses hukum sembilan orang dari pihak swasta; satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Identitas pihak yang diduga menjadi pelaku utama belum diumumkan. Dugaan penyelewengan dilakukan dengan membeli beras SPHP dari Bulog, membuka kemasan, lalu memindahkan beras ke karung lain. Beras diduga dijual kembali sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Menurut Amran, beras SPHP seharusnya dijual kepada masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Ia menyebut beras yang dibeli perusahaan seharga Rp 11.500 per kilogram, yang seharusnya dijual kepada konsumen Rp 12.500 per kilogram, diduga dikemas ulang dan dijual lebih mahal. Dalam temuan awal yang disampaikan sehari sebelumnya, Amran menduga 600 ton beras SPHP dioplos dan dijual sebagai beras premium seharga Rp 17.000 per kilogram. Temuan itu disampaikan saat ia mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat pengolahan atau pengemasan ulang beras di Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026). Amran menyebut angka 600 ton berasal dari laporan awal dan menduga jumlahnya dapat mencapai ribuan ton, tetapi belum memastikan total maupun periode praktik tersebut.