JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memperkuat penerapan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan uji tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence (HRDD) secara berkala, termasuk di tingkat unit usaha dan rantai pasok. BUMI tercatat telah melaksanakan uji tuntas HAM sebanyak tiga kali sepanjang periode 2022-2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan mengidentifikasi potensi kesenjangan terhadap standar HAM internasional sekaligus menindaklanjuti hasil asesmen. Komitmen BUMI terhadap penerapan HAM dalam kegiatan usaha turut mendapat perhatian Kementerian HAM. Perusahaan diundang untuk hadir sebagai perwakilan sektor korporasi dalam Forum Bisnis dan HAM Indonesia 2026 yang berlangsung pada 26-28 Oktober 2026 di Jakarta. BUMI dinilai sebagai salah satu perusahaan pionir yang memiliki sistem dan praktik penghormatan HAM dalam kegiatan bisnis. Selain itu, BUMI memperoleh skor 103 dengan kategori Sangat Baik dalam penilaian mandiri atau self-assessment melalui aplikasi PRISMA. Menteri HAM RI Natalius Pigai secara khusus mengapresiasi BUMI sebagai perusahaan yang menunjukkan praktik penghormatan HAM yang baik dalam kegiatan bisnisnya. BUMI mulai melaksanakan Human Rights Due Diligence pada 2022. Setahun kemudian, perusahaan melanjutkan proses tersebut melalui pendekatan Closing the Gap untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kesenjangan terhadap standar HAM internasional. Asesmen tersebut juga dilakukan terhadap unit usaha BUMI, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia. Hasil asesmen pada 2023 menunjukkan KPC dan Arutmin masing-masing mencapai lebih dari 80 persen pemenuhan standar United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs merupakan prinsip panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai bisnis dan HAM yang menjadi salah satu acuan dalam penerapan penghormatan HAM di lingkungan perusahaan. Setelah pelaksanaan HRDD pada 2022, BUMI juga mencatat peningkatan sekitar 10 persen pada Bloomberg ESG Disclosure Score. Pada 2026, BUMI kembali melaksanakan Uji Tuntas HAM dan Lingkungan. Laporan hasil pelaksanaan asesmen tersebut direncanakan terbit pada akhir tahun ini. Pelaksanaan uji tuntas HAM menjadi bagian dari upaya perusahaan mengintegrasikan penghormatan terhadap hak pekerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam kegiatan operasional. Praktik tersebut juga mencakup pengelolaan risiko HAM di sepanjang rantai pasok, sehingga penerapannya tidak hanya berada di tingkat perusahaan induk maupun unit usaha. Melalui pelaksanaan asesmen, tindak lanjut hasil evaluasi, serta berbagi pengalaman dengan pelaku usaha lainnya, BUMI menyatakan terus mendorong integrasi penghormatan HAM ke dalam kegiatan bisnis. Upaya tersebut menjadi bagian dari penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan agenda lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan perusahaan.