JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dikhawatirkan masyarakat akan menambah kutipan pajak atas transaksi yang dilakukan. Hal tersebut menjadi sorotan usai Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut pajak tersebut sebagai pajak digital yang akan diberlakukan mulai 9 November 2026. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, hal ini bukan elemen pajak baru.