JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menegaskan, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan merupakan biaya administrasi tambahan yang ditetapkan perseroan. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 9 November 2026. Penerapannya merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan perpajakan pemerintah atas transaksi digital luar negeri. Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando mengatakan, PPN yang dipungut melalui sistem tersebut merupakan komponen pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. "Pengenaan PPN perlu dipahami sebagai komponen pajak yang mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, dan bukan merupakan penambahan biaya administrasi yang ditetapkan oleh BTN," kata Ramon kepada Kompas.com, Senin (2/11/2026). Ramon menjelaskan, mekanisme pemungutan PPN melalui SPP-TDLN akan mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BTN juga telah menyiapkan sistem dan proses operasional untuk menjalankan peran sebagai entitas yang ditunjuk pemerintah dalam memfasilitasi pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. "Persiapan tersebut mencakup aspek sistem, pengujian, serta kesiapan proses operasional agar pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya. Selain menyiapkan sistem, BTN berkoordinasi dengan instansi terkait dan memantau kesiapan operasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran transaksi nasabah. Dari sisi layanan, BTN berupaya memastikan penerapan kebijakan ini tidak mengganggu transaksi maupun kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan digital. Perseroan juga menyiapkan penyesuaian sesuai ketentuan serta informasi bagi nasabah mengenai implementasi kebijakan tersebut. "BTN akan memastikan proses implementasinya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan sistem dan prosedur operasional, serta tetap mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi," terangnya. BTN menyatakan mendukung pemungutan PPN yang terintegrasi dengan mekanisme transaksi pembayaran sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. "Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat berlangsung secara efektif, transparan, dan memberikan kemudahan bagi nasabah," pungkasnya.