KOMPAS.com – Pemerintah masih memfinalisasi data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BSU diprioritaskan bagi pekerja dengan penghasilan paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Sementara itu, pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta menjadi sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). "BSU kan di bawah Rp 3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker," ujar Airlangga ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (9/11/2026). Airlangga menjelaskan, kedua program tersebut memiliki kelompok sasaran yang berbeda. Menurut dia, pekerja kelas menengah bukan menjadi sasaran BSU, melainkan akan mendapatkan dukungan melalui perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP. Pemerintah menargetkan sekitar 7,54 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta sebagai penerima perluasan insentif PPh 21 DTP. Sementara itu, target penerima BSU mencapai 13,3 juta pekerja. "Targetnya itu," kata Airlangga. Data penerima BSU 2026 masih difinalisasi Meski target penerima sudah disampaikan pemerintah, jumlah tersebut belum menjadi angka final. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menunggu proses finalisasi data calon penerima yang saat ini berlangsung di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, data awal calon penerima BSU mencapai sekitar 13 juta orang. Namun, pemerintah masih perlu melakukan validasi dan verifikasi sebelum menetapkan daftar penerima bantuan. "Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta pada Senin (9/11/2026). Dengan demikian, Kemnaker belum dapat memastikan komposisi penerima BSU 2026, termasuk proporsi pekerja dari kelompok kelas menengah dalam data awal tersebut. Untuk memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang memenuhi ketentuan, pemerintah juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data atau cleansing terhadap data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. "Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing," katanya. Yassierli juga belum memastikan jadwal penyaluran bantuan subsidi upah. Pemerintah masih menyiapkan pelaksanaan program tersebut dan menunggu lini masa atau timeline penyalurannya. Besaran BSU 2026 Rp 900.000 Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh BSU sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut diberikan sekaligus sehingga setiap penerima mendapatkan total Rp 900.000. Penyaluran BSU 2026 diharapkan dapat membantu menjaga daya beli pekerja, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria penerima. Lalu, apa saja kriteria penerima BSU 2026? Syarat penerima BSU 2026 Mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan bantuan subsidi upah 2026. Berikut syarat penerima BSU 2026: Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 Memiliki upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing Bukan anggota aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU, sebagai kelompok yang diprioritaskan. Khusus ketentuan batas upah, Kemnaker menggunakan data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah yang menjadi dasar perhitungan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas maksimal upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan, dengan mekanisme pembulatan yang sama. Kemnaker juga mengimbau perusahaan atau pemberi kerja untuk memastikan data pekerja yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini penting karena data kepesertaan dan upah menjadi salah satu dasar penetapan penerima BSU. Cara cek BSU 2026 melalui situs Kemnaker Setelah data penerima ditetapkan dan informasi penyaluran diumumkan, masyarakat dapat memantau informasi bantuan melalui kanal resmi pemerintah. Salah satu kanal yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi bantuan adalah situs resmi BSU Kemnaker melalui alamat bsu.kemnaker.go.id. Pekerja dapat mengakses link BSU tersebut untuk memeriksa informasi terkait bantuan subsidi upah, termasuk pembaruan mengenai status dan mekanisme pengecekan penerima apabila layanan BSU 2026 sudah tersedia. Namun, perlu diperhatikan bahwa data calon penerima BSU 2026 masih dalam proses finalisasi dan verifikasi oleh pemerintah. Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi Kemnaker mengenai penetapan penerima serta jadwal penyaluran bantuan. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi syarat BSU 2026 belum otomatis ditetapkan sebagai penerima. Penetapan akhir tetap menunggu hasil validasi dan verifikasi data oleh pemerintah.