Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan bantuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja. Persyaratan program mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Calon penerima harus WNI dengan NIK serta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Upah bulanan maksimal Rp3,5 juta; bagi daerah dengan UMK di atas angka itu, batas mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah tanpa UMK mengacu pada UMP dengan ketentuan pembulatan yang sama. Dasar upah adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. BSU tidak diberikan kepada ASN, anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran menjadi kelompok prioritas. Informasi lebih lanjut disebut tersedia di bsu.kemnaker.go.id atau pusat layanan Kemnaker 1500 630.