Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp 900.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Bantuan diberikan untuk membantu menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja pada kuartal IV-2026. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan program diharapkan tepat sasaran. Setiap penerima memperoleh Rp 300.000 per bulan selama Oktober, November, dan Desember 2026. Total Rp 900.000 dibayarkan sekaligus, bukan per bulan. Ketentuan ini diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Syarat penerima meliputi WNI dengan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026, dan menerima upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum setempat. Jika UMK lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Di wilayah tanpa UMK, acuan adalah UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama. Dasar upah adalah gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. BSU tidak diberikan kepada ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran juga menjadi kelompok yang diprioritaskan.