Bisnis.com, BANGKOK — Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia memperkuat komunikasi dengan investor global di tengah agenda reformasi sektor keuangan. Dalam diskusi panel Reform, Transparency and Capital: Indonesia's Financial Sector and the Role of Danantara di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan menyampaikan agenda masing-masing untuk memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan transparansi pasar modal, serta menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi. Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir menilai keselarasan pandangan di antara para pemangku kebijakan Indonesia mendapat apresiasi dari investor, bank investasi, dan lembaga pemeringkat global. Komunikasi yang semakin lancar dinilai penting untuk memperkuat keyakinan investor sekaligus membuka ruang pembicaraan mengenai pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, OJK menegaskan bahwa kepercayaan pasar tidak cukup dibangun melalui potensi imbal hasil, tetapi juga membutuhkan transparansi, perlindungan investor, tata kelola, dan kepastian penegakan aturan. Pemerintah juga berupaya meyakinkan komunitas keuangan internasional mengenai pembagian tugas yang jelas antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Danantara, sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal. Di tengah agenda tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting: seberapa menarik valuasi saham Indonesia, apa yang sedang dibenahi regulator, bagaimana pemerintah menjaga disiplin fiskal, dan sejauh mana reformasi tersebut dapat mendukung ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8%? Danantara menyambut positif pertemuan dengan bank investasi, investor, dan lembaga pemeringkat global, termasuk Moody’s, Fitch, S&P, International Finance Corporation (IFC), MSCI, hingga JP Morgan. CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan salah satu hasil penting dari pertemuan itu adalah apresiasi terhadap keselarasan pandangan di antara para pemangku kebijakan Indonesia. “Poin paling pentingnya sekarang komunikasi, mulai lancar. Itu penting. Dan sekarang posture kita [Indonesia] semua satu tim,” ujar Pandu. Pandu juga melihat pasar keuangan domestik berpeluang menjadi sumber pertumbuhan baru untuk mendorong perekonomian Indonesia hingga 8%. Ia menyebut rasio harga saham terhadap laba atau price-to-earnings ratio (PER) pasar saham Indonesia berada di sekitar 9 kali, yang dinilainya terendah dalam dua dekade terakhir. Dengan PER tersebut, earnings yield pasar saham Indonesia sekitar 12%, lebih tinggi daripada imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun yang berada di kisaran 7%. Ia menyebut return on equity perusahaan Indonesia berada di kisaran 14%–16%, sedangkan sejumlah perusahaan sektor konsumer mencatatkan ROE hingga 30%. Dividend yield pasar saham berada di kisaran 7,5%–8%, dibandingkan rata-rata 20 tahun terakhir sebesar 3,3%. OJK menempatkan transparansi kepemilikan saham, kualitas pembentukan harga, dan penegakan aturan sebagai fokus reformasi pasar modal. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan investor mempertimbangkan lebih dari sekadar potensi keuntungan. Bersama lembaga penyelenggara pasar, OJK memperkuat keterbukaan kepemilikan, pengawasan konsentrasi kepemilikan, serta kebijakan peningkatan saham beredar di publik (free float) dan likuiditas pasar. Reformasi juga mencakup penguatan permodalan dan tata kelola lembaga jasa keuangan, transformasi digital, peningkatan kualitas informasi emiten, serta pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih beragam. OJK menyebut peningkatan akses keuangan perlu berjalan bersama literasi dan perlindungan konsumen. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks inklusi keuangan 93,61% dan indeks literasi keuangan 69,57%. OJK juga mendorong alternatif pembiayaan di luar perbankan, termasuk securities crowdfunding dan efek bersifat utang dan sukuk, serta perluasan akses perusahaan kecil dan menengah ke pasar modal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pembagian tugas antara APBN dan Danantara. Kementerian Keuangan optimistis defisit APBN 2026 dapat bertahan di level 2,8% terhadap PDB hingga akhir tahun, di bawah batas 3% yang ditegaskan pemerintah. Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap rasio utang 60% terhadap PDB. OJK menyatakan tindak lanjut dialog dengan investor dan pelaksanaan reformasi, termasuk transparansi kepemilikan, kualitas pembentukan harga, free float, likuiditas, perlindungan investor, dan konsistensi penegakan aturan, menjadi agenda yang perlu dicermati.