BANYUMAS, KOMPAS.com - Warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif tetap dapat mengakses layanan kesehatan selama masa transisi program Universal Health Coverage (UHC) pada 10-30 November 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah meminta seluruh rumah sakit di wilayahnya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pasien yang kepesertaan BPJS Kesehatannya sedang tidak aktif. Penjabat Sekretaris Daerah Banyumas Dedy Noerhasan mengatakan, pemerintah daerah telah mengumpulkan seluruh rumah sakit pada 3 November 2026 untuk membahas keberlanjutan pelayanan kesehatan selama masa transisi. "Pertama, kami sudah berkomitmen sejak tanggal 3 November mengumpulkan seluruh rumah sakit. Sudah ada kesepakatan bahwa harus ada pelayanan kepada masyarakat," kata Dedy, dikutip dari Tribun Banyumas, Rabu (11/11/2026). Ia memastikan, seluruh warga tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, rumah sakit diminta tidak menghentikan layanan hanya karena status kepesertaan BPJS Kesehatan pasien sedang nonaktif. Warga Rentan dan Pasien Penyakit Katastropik Jadi Prioritas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Banyumas Nungky Hary Rachmat mengatakan, pemerintah daerah memprioritaskan warga rentan dan masyarakat kurang mampu selama masa peralihan UHC. Pemkab Banyumas juga menyediakan posko pengaduan dan informasi UHC serta layanan call center. Posko tersebut terhubung dengan rumah sakit di seluruh wilayah Banyumas untuk membantu menyelesaikan kendala pelayanan yang dialami warga. "UHC ada posko selain call center. Kalau ada masalah di lapangan, komunikasikan dengan posko. Posko punya jaringan ke rumah sakit se-Banyumas," ujar Nungky. Ia menegaskan, pasien dengan penyakit katastropik tetap akan mendapatkan pelayanan selama masa transisi. Pemerintah daerah juga membuka ruang komunikasi apabila muncul persoalan saat warga mengakses layanan kesehatan. "Penyakit katastropik pasti kami layani. Kami dibantu sampai akhir November. Kalau ada masalah, saling komunikasi sehingga dapat diselesaikan," tuturnya. Nungky mengakui, kendala masih mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan. Salah satunya apabila petugas di tingkat pelayanan belum memahami mekanisme selama masa transisi UHC. Karena itu, Pemkab Banyumas akan mengevaluasi pelayanan di rumah sakit. Pemerintah daerah juga telah menerbitkan surat edaran sebagai pedoman bagi fasilitas kesehatan. "Seluruh direktur rumah sakit telah kami kumpulkan dan menyetujui secara formal. Sudah ada edaran ke rumah sakit. Memang pada level pelaksanaan mungkin ada personel yang kurang paham. Itu yang akan kami evaluasi," ujar Nungky. UHC Banyumas Ditargetkan Kembali Aktif 1 Desember Kebijakan tersebut muncul setelah Aliansi Rakyat Banyumas (ARB) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Banyumas, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi itu, ARB meminta Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengaktifkan kembali program UHC tanpa persyaratan desil. Mereka juga meminta pemerintah menjamin biaya pengobatan warga selama masa transisi pada 10-30 November 2026. Koordinator ARB Kuat Teguh menyampaikan, pihaknya menerima laporan warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif dan mengalami kesulitan memperoleh kepastian terkait biaya pengobatan. ARB menilai, warga tidak seharusnya menanggung beban administrasi maupun ketidakpastian pembiayaan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Pemkab Banyumas menargetkan program UHC kembali berjalan pada 1 Desember 2026 setelah dukungan anggaran sekitar Rp 3,1 miliar terealisasi.