KOMPAS.com-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui penambahan kuota solar subsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) sebesar 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter (kl) pada 2026. Sementara itu, kuota Pertalite atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) tetap sebesar 29,26 juta kl hingga akhir tahun. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, kuota solar subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 awalnya ditetapkan sebesar 18,64 juta kl. Pemerintah kemudian menyetujui tambahan alokasi seiring meningkatnya konsumsi masyarakat akibat peralihan dari BBM nonsubsidi. "Karena situasi volume konsumsi masyarakat meningkat karena adanya disparitas harga, karena shifting, pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8 persen," ujar Wahyudi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI yang disiarkan melalui kanal YouTube DPD RI, dikutip Rabu (11/11/2026). Peningkatan konsumsi tersebut membuat penyaluran solar subsidi melampaui kuota di 30 provinsi. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan. "Per provinsi. untuk Solar ini 30 provinsi itu overkuota semua. Dan jumlahnya signifikan, dan rata-rata daerah tambang, sama perkebunan ya," ungkapnya. Realisasi penyaluran solar subsidi tercatat mencapai 88,02 persen per 31 Oktober 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi realisasi normal yang diperkirakan sebesar 83 persen hingga Oktober. "Posisi realisasi sekarang itu 88,02% per tanggal 31 Oktober 2026. Artinya, kalau dengan realisasi normal itu harusnya 83 persen. Berarti pertumbuhannya 5 persen," jelas Wahyudi. Ia menambahkan, penambahan kuota solar subsidi telah disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, BPH Migas memastikan kuota Pertalite sebesar 29,26 juta kl masih mencukupi hingga akhir 2026. Karena itu, pemerintah tidak menambah alokasi nasional BBM tersebut. Wahyudi menyampaikan, realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 83,22 persen. Meski konsumsi meningkat, BPH Migas memperkirakan kuota yang tersedia masih mencukupi hingga akhir tahun melalui pengaturan distribusi. "Jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22%. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insyaallah cukup ya dengan pola distribusi ini," bebernya. Berbeda dengan solar subsidi yang mengalami kelebihan kuota di 30 provinsi, penyaluran Pertalite melampaui alokasi hanya di delapan provinsi. Wahyudi menjelaskan, peningkatan konsumsi Pertalite terutama dipicu peralihan konsumen dari Pertamax. "Kalau untuk Pertalite, memang murni shifting dari Pertamax pindah ke Pertalite, ya. Untuk mencermati ini, kalau Pertalite itu yang overkuota kurang lebih jumlahnya tadi cuma 8 provinsi. Kalau tadi Solar 30 provinsi, ini berbanding terbalik," imbuhnya. Untuk menjaga kelancaran pasokan, BPH Migas telah memberikan keleluasaan kepada Pertamina untuk mengalihkan alokasi BBM antarwilayah. Pengalihan dapat dilakukan dari kabupaten, kota, atau provinsi yang mengalami kelebihan alokasi ke wilayah yang kekurangan pasokan. "Kita sudah open (kepada Pertamina). Open itu boleh mengalihkan alokasi per kabupaten/kota maupun provinsi yang under kepada yang over. Agar dapat menjawab dinamika masyarakat, sehingga tidak terjadi antrean dan mengatur pola penyediaan maupun distribusi di beberapa wilayah tersebut," pungkas Wahyudi.