Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan tidak ada penambahan kuota BBM jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite pada 2026. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, langkah yang dilakukan pemerintah hanya berupa pengalihan alokasi kuota dari daerah yang mengalami kelebihan pasokan ke wilayah yang mengalami kekurangan. Dia menyebut bahwa berdasarkan hasil proyeksi hingga akhir tahun, volume kuota Pertalite yang tersedia masih mencukupi kebutuhan masyarakat dengan pola distribusi yang berjalan saat ini. Adapun, kuota Pertalite dipatok sebesar 28,69 juta kiloliter (kl) pada 2026. Sementara itu, prognosa konsumsi Pertalite pada tahun ini mencapai 29,18 juta kl. Wahyudi mengatakan, rata-rata realisasi konsumsi Pertalite telah mencapai 83,22% dari kuota yang ditetapkan. Meski terdapat sedikit kenaikan konsumsi, dia memperkirakan ketersediaan BBM bersubsidi tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan hingga akhir 2026. "Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insyaallah cukup dengan pola distribusi ini," kata Wahyudi dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI, Senin (9/11/2026). Wahyudi mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi Pertalite antara lain dipengaruhi oleh pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi jenis Pertamax ke Pertalite. Tercatat, harga Pertalite saat ini dipatok Rp10.000 per liter, sedangkan harga Pertamax Rp15.950 per liter. Berdasarkan pemetaan BPH Migas, terdapat sekitar delapan provinsi yang mengalami kelebihan kuota Pertalite. Wahyudi mengatakan, dinamika konsumsi BBM di sejumlah daerah tersebut menjadi pertimbangan BPH Migas untuk memberikan fleksibilitas kepada badan usaha pelaksana penugasan dalam mengatur kembali alokasi distribusi. Pihaknya pun telah memberikan kesempatan kepada Pertamina Group untuk mengalihkan alokasi kuota dari kabupaten/kota maupun provinsi yang mengalami kelebihan alokasi ke wilayah yang mengalami kekurangan alokasi. Wahyudi menyebut, langkah itu dapat mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu sekaligus mencegah terjadinya antrean di SPBU. "BPH Migas sudah memberikan kesempatan kepada Pertamina Group atau Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasan untuk menyediakan dan menyalurkan distribusi, kami sudah open. Open itu boleh mengalihkan alokasi per kabupaten/kota maupun provinsi yang under kepada yang over agar supaya untuk menjawab dinamika masyarakat tidak terjadi antrean," jelas Wahyudi. Di sisi lain, pemerintah telah menyetujui penambahan kuota BBM jenis Solar untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat sepanjang tahun ini. Wahyudi mengatakan, kuota Solar dalam APBN 2026 semula ditetapkan sebesar 18,64 juta kl. Selanjutnya, pemerintah menyetujui tambahan sekitar 7,8% sehingga alokasinya meningkat menjadi 20,27 juta kl. Penambahan tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh disparitas harga dan pergeseran penggunaan BBM. "Jadi ada tambahan konsumsinya dan semula 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Ini artinya pemerintah sudah menyetujui melalui dari menteri ESDM dan kemudian menko yang telah ditetapkan," jelasnya. Wahyudi menambahkan, konsumsi Solar yang melebihi kuota di sejumlah provinsi terutama terjadi di daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan perkebunan. Kondisi ini menunjukkan perbedaan pola konsumsi antara Solar dan Pertalite sehingga pengelolaan alokasi perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan di masing-masing wilayah.