JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para pelaku manipulasi saham, transaksi semu (wash trading), hingga koordinasi perdagangan agar menghentikan praktik yang merusak integritas pasar modal. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut praktik manipulasi tidak boleh terulang karena merugikan pasar dan mengancam kepercayaan sekitar 33 juta investor ritel yang telah menanamkan dananya di pasar saham domestik. OJK sendiri tengah menindaklanjuti sejumlah kasus manipulasi saham, koordinasi perdagangan atau coordinated trading, hingga transaksi semu yang terjadi pada periode sebelumnya. “Kasus-kasus manipulasi saham, koordinasi trading, wash trading yang terjadi di tahun sebelumnya, itu jangan terjadi lagi di masa akan datang. Jadi kita sekarang lagi untuk kasus-kasus, kita lihat yang memang itu terjadi sebelumnya,” ujar Friderica saat ditemui wartawan di gedung BEI, Selasa (10/11/2026). Para pelaku yang terlibat pun diminta menghentikan tindakannya dan tidak mempermainkan kepercayaan investor, terutama ritel. Tugas menjaga integritas bursa RI merupakan tanggung jawab bersama agar kepercayaan puluhan juta investor tetap terpelihara. “Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor ritel itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main,” paparnya. Pemberantasan praktik manipulasi saham merupakan agenda utama reformasi pasar modal yang terus dilakukan OJK dan Self Regulatory Organization (SRO). Sebagai informasi OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu kepada sejumlah pihak terkait tiga kasus pelanggaran di pasar modal. Total denda yang dikenakan kepada tiga mantan direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) mencapai Rp 2,475 miliar. Ketiga kasus melibatkan manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian laporan keuangan BOGA periode 2017-2020, serta pelanggaran yang dilakukan mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Lianiwati. Keputusan tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Manipulasi perdagangan saham PANR Dalam kasus pertama, OJK menemukan keuntungan tidak sah sebesar Rp 5,07 miliar dari aktivitas perdagangan saham PANR. Pemeriksaan juga mengidentifikasi 20 rekening nasabah yang diduga terlibat dalam transaksi untuk menciptakan gambaran semu perdagangan saham. “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan mencapai Rp 5.073.291.914,00,” tulis OJK dalam keterangan resmi, Rabu (4/11/2026). Manipulasi perdagangan saham PANR tersebut terjadi pada periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. OJK menemukan pola transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan serta dampak pembentukan harga saham PANR. Pemeriksaan juga mengungkap komunikasi antara pihak untuk menjaga pergerakan harga saham. Praktik tersebut dinilai melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Atas pelanggaran tersebut, OJK memerintahkan Satrijanto Tirtawisata mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 5.073.291.914. Sementara, Melani dan Upita Amalia dikenai larangan melakukan kegiatan di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama lima tahun. OJK juga memerintahkan perusahaan efek menutup rekening efek yang teridentifikasi digunakan dalam aktivitas perdagangan saham PANR. Berikut daftar pemilik rekening dan perusahaan sekuritas yang diperintahkan melakukan penutupan: Tan Hok Kiong alias Arifin, PT Artha Sekuritas Indonesia. Anas Zahrial Sirait, PT Waterfront Sekuritas dan PT Royal Investium Sekuritas. Eka Budi Muliawati, PT Waterfront Sekuritas. Rubianto, PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Gita Kurnia, PT Wanteg Sekuritas. Mario, PT Indo Capital Sekuritas. Jonny, PT Indo Premier Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Azirwan, PT Victoria Sekuritas Indonesia. Gatot Dermawan, PT Evergreen Sekuritas Indonesia. Renica Meilani, PT Bumiputera Sekuritas. Eni Nuraeni, PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Noto Subagyo, PT KGI Sekuritas Indonesia. Mangasi Firman Ericson, PT Ekuator Swarna Sekuritas. Susanti, PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Dadang Nopiyandi Ohom, PT Elit Sukses Sekuritas. Ariansyah Mardian, PT OCBC Sekuritas Indonesia. Iswan, PT Waterfront Sekuritas. Pius Sebastian, PT Sucor Sekuritas. Tiga direksi BOGA didenda Rp 2,475 miliar Dalam kasus kedua, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada tiga anggota Direksi BOGA yang menandatangani laporan keuangan periode 2017-2020. Ketiganya adalah Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Masing-masing dikenai denda Rp 825 juta sehingga total denda mencapai Rp 2,475 miliar. OJK menemukan penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan BOGA terkait pencatatan uang muka. Pencatatan tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). OJK menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 107 UUPM sebagaimana telah diubah melalui Pasal 22 angka 48 UUP2SK. “Karena penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK,” tulis OJK. Lianiwati dilarang beraktivitas selama 10 tahun Dalam kasus ketiga, OJK menjatuhkan tindakan administratif kepada Lianiwati, mantan pemegang izin WPPE dengan nomor KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018. Izin tersebut telah berakhir pada 18 November 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Lianiwati terbukti melakukan pemalsuan laporan portofolio nasabah serta transaksi penjualan saham tanpa instruksi atau perintah nasabah. OJK menyebut pelanggaran tersebut mencakup tiga ketentuan. Pertama, Pasal 107 UUPM sebagaimana telah diubah melalui Pasal 22 angka 48 UUP2SK terkait pemalsuan laporan portofolio nasabah. Kedua, Angka 6 huruf b Peraturan Bapepam Nomor V.E.1, yang substansinya diatur kembali dalam Pasal 10 huruf b POJK Nomor 3/POJK.04/2020. Ketentuan tersebut mengatur transaksi efek atas nama nasabah tanpa perintah dari nasabah. Ketiga, Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2016 mengenai persyaratan integritas. Atas pelanggaran tersebut, OJK melarang Lianiwati melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun.