Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti tetap memonitor pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kala mata uang Garuda mendekati level terlemah sepanjang 2026. Destry menjelaskan pergerakan rupiah dipengaruhi oleh penawaran (supply) dan permintaan (demand). Dengan begitu, BI akan terus memerhatikan pergerakannya di pasar. "Kita tetap ada di pasar. Ya, ini tergantung supply demand hari ini, ya mungkin lagi... Pokoknya tetap kita monitor pergerakannya," ujarnya saat ditemui di sela-sela acara Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026 di Jakarta, Senin (26/10). Destry mengatakan tidak ada rencana BI mengubah strategi intervensi dalam rangka menekan gejolak rupiah. Ia menilai sejauh ini volatilitas yang terjadi masih hal yang biasa. "Enggak (ada perubahan intervensi). Ini volatility biasa, tapi kita terus monitor. Kita lihat root-cause-nya juga," ujarnya. Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin sore. Mata uang Garuda berada di level Rp18.135 per dolar AS atau turun 55 poin setara 0,30 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp18.080 per dolar AS. Rupiah pernah menyentuh level yang lebih lemah pada Juni 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, rupiah sempat berada di level Rp18.188 dan Rp18.196 per dolar AS pada 8 Juni. Pengamat pasar mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan tekanan terhadap rupiah antara lain berasal dari arus modal keluar di pasar saham domestik yang masih berlangsung intensif. "Outflow yang masih intensif di pasar ekuitas domestik, yang sudah melewati Rp1 triliun hanya di sesi pertama," kata Lukman kepada CNNIndonesia.com. Sementara itu, Analis mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia. Sebagai importir neto minyak, Indonesia berisiko menghadapi kenaikan biaya impor energi serta belanja subsidi dan kompensasi energi. Ia menyoroti harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang telah mencapai US$91,9 per barel hingga akhir September 2026, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$70 per barel. "Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel berpotensi memperlebar defisit APBN hingga Rp6,8 triliun," kata Ibrahim dalam keterangannya. [Gambas:Video CNN]