PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyambut positif kebijakan Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan likuiditas perbankan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap mulai November 2026. Corporate Secretary Okki Rushartomo mengatakan, tambahan ruang likuiditas dari penyesuaian GWM tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspansi pembiayaan kepada dunia usaha dan sektor produktif. “BNI terus mengoptimalkan fungsi intermediasi agar dapat mendukung kegiatan usaha dan investasi, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kualitas kredit dan ketahanan perusahaan,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026). Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20-21 Oktober 2026, BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,50 persen. Sementara itu, suku bunga deposit facility dinaikkan menjadi 5,00 persen. Selain kebijakan suku bunga, BI memperkuat kebijakan makroprudensial melalui penurunan GWM secara bertahap. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan ruang likuiditas lebih besar bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil. Untuk bank umum konvensional, GWM diturunkan dari 9 persen menjadi 8 persen mulai 1 November 2026. Selanjutnya, GWM kembali diturunkan menjadi 7 persen mulai 1 Desember 2026. Sementara itu, bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, GWM diturunkan dari 7,5 persen menjadi 6,5 persen pada November 2026, kemudian menjadi 5,5 persen pada Desember 2026. Menurut Okki, tambahan ruang likuiditas tersebut dapat memperkuat kapasitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Namun, penyaluran kredit tetap harus disertai penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang memadai. Sejalan dengan kebijakan tersebut, BNI memfokuskan pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang memiliki prospek usaha sehat dan berpotensi meningkatkan kapasitas bisnis, mendorong investasi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. BNI juga terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan yang sehat dan terukur. Langkah ini sejalan dengan transformasi BUMN yang mendorong penguatan daya saing, efisiensi, dan peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Okki menambahkan, penguatan fungsi intermediasi perbankan perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang disiplin, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. “Melalui penyaluran kredit yang berkualitas dan sinergi dengan pemerintah, regulator, serta anggota HIMBARA, BNI akan terus mendukung pembiayaan sektor produktif dan agenda pembangunan nasional,” tuturnya. Ke depan, BNI akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, kualitas aset, likuiditas, dan permodalan agar fungsi intermediasi berjalan sehat dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.