Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 untuk membangun harga acuan komoditas di dalam negeri, mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara, dan memperkuat daya saing industri nasional. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inka Yusgiantoro mengatakan pembentukan BMKS mendesak karena selama puluhan tahun harga berbagai mineral dan komoditas strategis Indonesia masih mengacu pada bursa luar negeri, seperti London Metal Exchange dan Shanghai Futures Market. “BMKS diharapkan dapat membentuk harga acuan Indonesia, meningkatkan transparansi dan integritas pasar, mengurangi potensi kerugian negara akibat transfer pricing dan under-invoicing, serta memperkuat hilirisasi dan daya saing nasional,” ujarnya dalam dialog Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk ‘Menata Masa Depan Komoditas Strategis Indonesia’, Selasa (27/10/2026). Inka menjelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, OJK memperoleh mandat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan BMKS. OJK juga telah menerbitkan dua peraturan terkait penyelenggaraan bursa tersebut pada 17 September 2026. Perinciannya, Peraturan OJK (POJK) Nomor 15 Tahun 2026 mengatur peralihan tugas pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS, sedangkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. OJK juga tengah menyusun empat rancangan peraturan teknis yang mencakup perizinan bursa dan lembaga kliring, perantara perdagangan, uji kemampuan dan kepatutan pengurus, serta mekanisme perdagangan dan spesifikasi kontrak. Ekosistem BMKS nantinya mencakup rangkaian kegiatan mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, pemurnian, pengujian, sertifikasi, logistik, transaksi bursa, kliring, kustodian, hingga pengiriman komoditas. Pengembangan pasar direncanakan mencakup transaksi spot dan instrumen derivatif serta integrasi data dengan sistem pemerintah. Meski demikian, operasionalisasi BMKS masih membutuhkan dukungan peraturan pemerintah untuk menentukan mineral dan komoditas strategis yang dapat diperdagangkan. “OJK bersama Satgas dan pihak terkait akan melanjutkan simulasi serta penyempurnaan regulasi, mengumpulkan data transaksi, dan mendorong pelaporan kontrak forward di luar bursa agar pembentukan harga acuan Indonesia berlangsung secara bertahap berdasarkan mekanisme pasar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Inka.