Pemerintah berencana meluncurkan bantuan sosial (bansos) Digital secara nasional pada 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sekitar 60 juta warga telah terdaftar dalam infrastruktur Government Technology (GovTech), dengan target lebih dari 100 juta orang saat peluncuran. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos menggunakan NIK dan verifikasi wajah. Pemerintah mengklaim proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Namun, registrasi digital tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan karena kelayakan tetap ditentukan melalui verifikasi dan pemadanan data. Lantas, apakah digitalisasi benar-benar mampu membuat bansos lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan? Sejauh mana transfer langsung ke rekening dapat menjaga konsumsi masyarakat? Bagaimana pemerintah mengantisipasi kesalahan data, risiko kejahatan siber, hingga penyalahgunaan dana bantuan? Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai transfer bansos langsung ke rekening dapat memperkuat konsumsi rumah tangga miskin. Tambahan dana membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan, transportasi, dan pendidikan. Jika pencairan tepat waktu dan biaya transaksi rendah, belanja tersebut juga dapat menggerakkan warung, pasar, serta jasa lokal. Namun, manfaatnya bergantung pada besaran bantuan, ketepatan sasaran, dan kondisi pasar. Masalah rekening, biaya perjalanan menuju agen, potongan tidak sah, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi manfaat yang diterima masyarakat. "Keberhasilannya bukan jumlah transaksi yang diproses, melainkan kemampuan bantuan mempertahankan daya beli dan mengurangi kemiskinan secara terukur," kata Syafruddin kepada CNN Indonesia, Selasa (10/11). Ia berpendapat, dari sisi ketepatan sasaran, integrasi data kependudukan dan sosial ekonomi dapat membantu pemerintah menemukan data ganda serta mempercepat pemeriksaan kelayakan. Namun, teknologi tetap bergantung pada kualitas data. Pendapatan pekerja informal yang berubah-ubah, alamat tidak mutakhir, hingga keterbatasan identitas dan akses internet dapat membuat warga yang layak justru tidak terdaftar. Sebaliknya, warga yang kondisi ekonominya membaik bisa saja masih menerima bantuan. Syafruddin menyebut pemerintah memang melaporkan penurunan kesalahan sasaran dalam uji coba di Bali. Namun, hasil tersebut belum cukup membuktikan efektivitas secara nasional tanpa metode pembanding yang transparan. Karena itu, digitalisasi perlu disertai pemutakhiran data berkala, pendaftaran luring, verifikasi lapangan, dan kanal pengaduan yang memungkinkan masyarakat mengoreksi keputusan pemerintah. "Sistem yang akurat harus tetap memberi ruang koreksi ketika keputusan otomatis keliru," ujarnya. Selain persoalan data, penyaluran digital juga membawa risiko pencurian identitas, pengambilalihan rekening, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. Penerima dengan literasi keuangan terbatas rentan tertipu, terutama ketika diminta memberikan PIN atau kode verifikasi. Menurut Syafruddin, pemerintah perlu menerapkan autentikasi berlapis yang tetap mudah digunakan kelompok rentan. Bank penyalur juga perlu menyediakan notifikasi transaksi, pemblokiran transaksi mencurigakan, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan dana. Perlindungan data melalui pembatasan akses, enkripsi, dan pengawasan independen juga harus diperkuat. Di tingkat lapangan, agen penyalur wajib memiliki identitas resmi dan tidak boleh memungut biaya bantuan.