Bank Indonesia (BI) diprediksi bakal menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Selasa-Rabu, 20–21 Oktober 2026. Langkah ini dinilai perlu diambil guna meredam dampak tekanan ekonomi global terhadap stabilitas perekonomian dalam negeri. Chief Economist Bank Danamon, Irman Faiz, mengungkapkan bahwa potensi kenaikan suku bunga masih bisa berlanjut jika ketidakpastian global tak kunjung mereda. “Kami memperkirakan BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6% pada RDG Oktober, dengan potensi mencapai 6,25% pada akhir 2026 apabila tekanan eksternal berlanjut,” ujar Irman saat dihubungi, Selasa (20/10/2026). BI dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga acuan secara resmi melalui konferensi pers di Gedung Thamrin, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Tren pengetatan moneter ini sebenarnya telah berlangsung sejak Mei 2026, ketika BI-Rate dinaikkan 50 bps dari 4,75% menjadi 5,25%. Tren kenaikan berlanjut dalam RDG Mingguan pada 9 Juni 2026 sebesar 25 bps menjadi 5,5%, serta RDG Bulanan Juni 2026 yang mengerek suku bunga sebesar 25 bps ke posisi 5,75%. Menurut Irman, proyeksi kenaikan suku bunga ini dipicu oleh tingginya imbal hasil (yield) global, meningkatnya risiko arus modal keluar (capital outflow), serta besarnya kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia. Selain itu, proposal reklasifikasi MSCI turut menambah ketidakpastian pasar. “Meskipun belum merupakan keputusan final, transmisinya terhadap kebijakan BI terutama melalui arus modal dan tekanan rupiah,” tuturnya. Di sisi lain, BI mencatat defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2026 mencapai US$ 12,5 miliar atau setara 3,3% dari PDB. Lonjakan defisit dalam satu kuartal ini mempertegas pentingnya menjaga daya tarik pembiayaan eksternal di tengah perilaku investor global yang kian selektif. Irman juga menekankan pentingnya respons bank sentral untuk mencegah pelemahan rupiah yang berkepanjangan agar tidak merusak ekspektasi inflasi. Langkah ini dapat ditempuh melalui kombinasi penyesuaian suku bunga yang terukur, fleksibilitas imbal hasil instrumen moneter, intervensi valuta asing (valas), serta komunikasi kebijakan yang konsisten. “Tantangannya adalah menjaga stabilitas tanpa memperketat pembiayaan domestik secara berlebihan. Kenaikan bunga memiliki biaya terhadap kredit dan investasi, tetapi pelemahan rupiah yang berlarut juga menaikkan biaya input impor serta beban utang valas perusahaan,” jelasnya. Guna menopang perekonomian domestik di tengah kebijakan pengetatan moneter, BI dinilai perlu memaksimalkan empat instrumen pendukung non-suku bunga. Pertama, mengoptimalkan insentif swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) agar biaya lindung nilai (hedging) lebih kompetitif. Adapun BI telah menetapkan diskon premi swap sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk 6 bulan, dan 25% untuk 12 bulan. “Efektivitasnya perlu dilihat dari tambahan arus masuk bersih dan ketahanan penempatannya,” imbuh Irman. Kedua, menggunakan operasi moneter dan fasilitas likuiditas untuk menjaga pasar uang tetap berfungsi serta mengatasi ketimpangan likuiditas antarbank. Ketiga, optimalkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung pembiayaan sektor produktif, dengan tetap menjaga kualitas kredit. “Ini memungkinkan dukungan terhadap intermediasi berjalan bersama kebijakan bunga yang berorientasi stabilitas,” terang Irman. Keempat, memperluas transaksi mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi yang memenuhi kebutuhan perdagangan dan investasi. Ruang pertumbuhan akan lebih terjaga apabila stabilitas rupiah dipertahankan dan dukungan pembiayaan diarahkan secara tepat. “Namun, percepatan kredit juga membutuhkan permintaan usaha yang sehat, kepastian regulasi, dan prospek penjualan yang kuat,” kata Irman.