JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 5,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,5%, dan menaikkan suku bunga Deposit Facility 25 basis poin menjadi sebesar 5% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Oktober pada 20-21 Oktober 2026. Gubernur BI Destry Damayanti keputusan tersebut diperkuat dengan peningkatan kebijakan insentif untuk instrumen domestik yaitu Domestic-Non Deliverable Forward (DNDF) lindung nilai kepada BI. Langkah ini dijalankan demi menarik aliran masuk modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas). “Kebijakan moneter ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang makin kuat dan juga upaya menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5±1% pada 2026 dan 2027,” ungkap Destry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Oktober 2026 di Gedung Thamrin, BI pada Rabu (21/10/2026). Bila melihat kondisi suku bunga acuan sejak awal tahun, tercatat kenaikan suku bunga acuan dimulai pada Mei 2026 sebesar 50 basis poin dari 4,75% ke 5,25%. Lalu, dalam RDG Mingguan yang berlangsung pada 9 Juni 2026, BI-Rate naik 25 basis poin menjadi 5,5%. Lalu, dalam RDG Bulan Juni 2026 BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin lagi mencapai 5,75%. Dia mengatakan, untuk ke depannya BI akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal. Bank sentral juga menempuh langkah-langkah penyesuaian agar menjaga konsistensi menjaga stabilitas perekonomian. Lalu kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan terhadap sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. “Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi, pembayaran digital, penguatan manajemen risiko dalam layanan pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran,” tutur Destry.