JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) kembali melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) mulai November 2026. Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, penurunan GWM dilakukan untuk memperkuat kecukupan likuiditas rupiah di perbankan. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). “Penurunan GWM dimaksud melalui penyesuaian kebijakan insentif likuditas makroprudensial atau KLM yang diturunkan dari 6 persen menjadi 5 persen dan mulai berlaku 1 Desember 2026,” kata Destry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Oktober 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Berdasarkan kebijakan tersebut, rasio GWM rupiah secara rata-rata bagi BUK diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. Penurunan dilakukan secara bertahap mulai 1 November 2026. Pada tahap pertama, GWM BUK turun sebesar 1 persen menjadi 8 persen mulai 1 November 2026. Selanjutnya, rasio tersebut kembali dipangkas 1 persen menjadi 7 persen mulai 1 Desember 2026. Sementara itu, GWM rupiah secara rata-rata bagi BUS dan UUS diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen. Penurunan juga dilakukan dalam dua tahap. Mulai 1 November 2026, GWM BUS dan UUS turun sebesar 1 persen menjadi 6,5 persen. Kemudian, pada 1 Desember 2026, rasio GWM kembali turun 1 persen menjadi 5,5 persen. Selain penyesuaian rasio GWM, BI juga menurunkan besaran KLM dari 6 persen menjadi 5 persen yang berlaku mulai 1 Desember 2026. BI turut mengatur besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM rupiah secara rata-rata yang mendapatkan remunerasi. Besarannya paling banyak 5 persen dari GWM rupiah secara rata-rata dan berlaku mulai 1 Desember 2026.