JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan sekitar 1.600 sekolah yang dinilai berasal dari kalangan mampu dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dilakukan untuk memprioritaskan penyaluran program kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, termasuk di daerah terpencil, pulau terluar, dan kawasan pegunungan. Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan ekonomi sekolah tersebut adalah keputusan mereka untuk tidak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki biaya pendidikan yang mahal dan mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. “Kami juga telah mengeluarkan 1.600 sekolah elite dari daftar sekolah yang terima MBG. Ini 1.600 kita exclude karena sekolah-sekolah mampu,” ungkap Sudaryono dalam paparan acara Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Di sisi lain, BGN menegaskan perluasan program MBG akan terus dilakukan, terutama ke wilayah-wilayah yang membutuhkan akses pemenuhan gizi. Perluasan tersebut mencakup daerah terpencil, pulau-pulau terluar, hingga kawasan pegunungan yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. “Akan terus kita buka (titik MBG) ke daerah-daerah yang membutuhkan. Memang jauh dan banyak sekali orang di pulau-pulau, di ujung-ujung, di gunung, yang butuh MBG,” ungkap Sudaryono. Kebijakan tersebut bertujuan mengarahkan pelaksanaan program MBG agar menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memprioritaskan penerima manfaat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema khusus untuk pelaksanaan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Saat ini pemerintah sedang membahas penyesuaian insentif dan anggaran berdasarkan tingkat kemahalan di masing-masing wilayah. Skema tersebut sedang dikaji bersama Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan tingginya biaya distribusi, tingkat kemahalan, serta keterbatasan jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah. Karena itu, anggaran MBG mungkin akan lebih dari Rp 15.000 per porsi, atau lebih tinggi dari daerah-daerah lainnya. Selain itu, pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Sebab, beberapa wilayah hanya memiliki sekitar 300 penerima manfaat sehingga membutuhkan pengaturan khusus agar program dapat berjalan sesuai kondisi setempat. “Untuk 3T, kami sedang menggodok aturan per badan terkait 3T. Penerapan MBG di 3T tidak bisa di-treatment sama seperti di tempat lain, ada unsur kemahalannya, ada unsur distribusi yang sulit,” pungkas Sudaryono.