Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyiapkan operasi pasar sekaligus menelusuri dugaan persoalan distribusi menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga beras di pasaran. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pihaknya akan memanggil Bulog, distributor, dan pelaku usaha bahan pokok untuk membahas persoalan tersebut. Pemprov juga akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum. "Terapi awal yang kita lakukan adalah operasi pasar. Tadi sudah bicara dengan Forkopimda. Dalam waktu dekat kita akan panggil semua unsur, mulai dari Bulog, para pelaku usaha di bidang bahan pokok, khususnya beras, hingga para penegak hukum," katanya, Selasa (10/11/2026). Deru mempertanyakan kelangkaan beras premium di pasaran, sementara produktivitas beras Sumsel disebut masih stabil. Dia menduga ada persoalan distribusi yang membuat pasokan beras tidak sepenuhnya tersedia bagi masyarakat. "Kita akan cari tahu dan selesaikan masalahnya apa. Kenapa ada keluhan beras premium langka di lapangan? Padahal produktivitas kita tetap stabil. Berarti ada sesuatu yang menjadi penyumbat dan ini harus kita selesaikan bersama-sama secepatnya," tuturnya. Selain kelangkaan, Deru juga menyoroti harga beras premium yang dinilai semakin tinggi. Dia menyebut kemungkinan adanya persaingan harga di pasar maupun pengiriman beras ke luar daerah perlu ditelusuri karena dapat memengaruhi pasokan di Sumsel. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diselesaikan agar status Sumsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional tidak berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan beras. "Saya jamin tidak mungkin ada kelangkaan beras di Sumatera Selatan. Jangan sampai kita dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi masyarakatnya justru susah mencari beras. Itu yang harus kita jawab dan masyarakat harus tetap nyaman," ujarnya. Deru mengatakan Pemprov Sumsel tidak menutup kemungkinan mengatur kembali tata niaga beras jika ditemukan persoalan dalam distribusi maupun persaingan harga. Langkah tersebut dapat ditempuh melalui regulasi atau kebijakan diskresi, tetapi masih harus dibahas bersama pihak terkait. "Kalau memang ini persaingan harga atau berasnya dibawa ke luar pulau, kita akan tata dengan regulasi, meskipun ini bersifat diskresi. Tapi tentu harus berdasarkan hasil rapat," pungkasnya.