JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan belanja negara meningkat sekitar Rp 300 triliun di tengah kebutuhan tambahan anggaran untuk penanganan bencana alam serta subsidi dan kompensasi energi. Untuk mengelola kenaikan tersebut, pemerintah menggeser alokasi anggaran yang sudah ada dan mengandalkan peningkatan pendapatan negara. “Paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp 60 triliun sendiri,” ujar Suahasil ditemui dalam acara Rapimnas Kadin di Hotel Borobudur pada Jumat (30/10/2026). Suahasil menjelaskan, penanganan bencana alam menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja. Sejak bencana terjadi di wilayah Sumatera bagian utara hingga sejumlah daerah lain, termasuk Tapanuli, tambahan anggaran yang terserap untuk penanganan bencana diperkirakan telah mencapai Rp 60 triliun. Selain bencana alam, kenaikan belanja juga dipengaruhi kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah menilai dukungan tersebut masih diperlukan dalam jangka pendek untuk menahan harga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Di tengah kebutuhan belanja yang meningkat, pemerintah menghadapi pilihan untuk menambah pendapatan atau menggeser anggaran dari pos yang telah dialokasikan sebelumnya. Kementerian Keuangan menempuh kombinasi kedua langkah tersebut. Suahasil menyebut, dari total belanja negara yang disebutnya mencapai sekitar Rp 3.843 triliun, pemerintah telah melakukan pergeseran anggaran hampir Rp 200 triliun. Meski demikian, Suahasil mengakui setelah memperhitungkan berbagai kebutuhan tambahan, total belanja negara tetap meningkat sekitar Rp 300 triliun. Menurut Suahasil, peningkatan pendapatan negara perlu dilihat bersama dengan tujuan penggunaannya. Menkeu Suahasil menyebut, penerimaan yang lebih besar berarti ada kontribusi dari rumah tangga dan dunia usaha. Namun, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kebutuhan publik, mulai dari penanganan bencana alam, perlindungan sosial, layanan publik hingga pembangunan infrastruktur. Di sisi penerimaan, Suahasil menyampaikan bahwa pajak yang telah terkumpul mencapai Rp 1.600 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 24,1 persen. Ia mengakui terdapat pengetatan dalam penerapan aturan restitusi pajak.