JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang disebut milik Raffi Ahmad. Otoritas bursa akan mengkaji apakah alokasi APBN melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025-2026 tersebut perlu disampaikan kepada publik melalui keterbukaan informasi perusahaan. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan bursa akan melihat terlebih dahulu apakah persoalan tersebut memerlukan penyampaian informasi resmi dari perusahaan terkait. “Itu nanti kita lihat apakah diperlukan keterbukaan informasi atau tidak,” ujar Jeffrey saat ditemui wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rans Animasi Indonesia merupakan anak usaha PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS), perusahaan media dan hiburan yang didirikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. RANS sebagai perusahaan tercatat alias emiten wajib menyampaikan keterbukaan informasi publik karena investor berhak mengetahui setiap detail informasi penting yang bisa berdampak terhadap perusahaan baik harga saham maupun keputusan investasi. Kewajiban ini merupakan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi (disclosure) di pasar modal tanah air. Respons Jeffry menyusul adanya rilis yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024-2026. Dalam siaran pers yang dipublikasikan Senin ini, ICW mengungkapkan adanya alokasi anggaran Rp 14.696.955.002 dari Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Rans Animasi Indonesia. Informasi itu diperoleh ICW dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). ICW mencatat, Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara, KKP mengontrak tiga paket pengadaan sepanjang 2025-2026. Adapun, kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. “Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad,” tulis ICW. Pengadaan jasa mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan jasa untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara. ICW sendiri mengidentifikasi lima persoalan dari pengadaan jasa tersebut. Pertama, ICW menilai terdapat ketidakkonsistenan antara kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan belanja jasa kementerian yang dilakukan. Kedua, manfaat belanja jasa kementerian dinilai belum dapat diukur secara terbuka. Ketiga, spesifikasi pengadaan dinilai berpotensi mengarah pada satu penyedia sehingga menutup ruang persaingan. Keempat, pemerintah dinilai tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra melalui figur populer. Kelima, pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis kementerian. Berdasarkan data yang dihimpun ICW, Kemendikbud Ristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan mengadakan lima paket pengadaan pada 2024. Kelima paket tersebut meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment dengan anggaran Rp 452.698.902. Kemudian, penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp 205.893.300, penayangan Instagram Story Raffinagita1717 senilai Rp 575.655.000, serta penayangan TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp 144.423.600. Selain itu, terdapat pengadaan jasa kehadiran dalam acara atau event attendance dengan anggaran Rp 2.521.329.200. Sementara, KKP melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mengadakan tiga paket pengadaan sepanjang 2025-2026. Ketiga paket terdiri dari influencer engagement senilai Rp 3.596.955.000, influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp 3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, Rp 3,6 miliar. Dengan begitu, total nilai pengadaan jasa dari kedua kementerian mencapai Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar. Hingga kini, manajemen RANS belum memberikan komentar resmi. Saat dikonfirmasi Kompas.com Senin ini, Corporate Secretary RANS, Chintami Maranata Sihombing, menyebut pihaknya tengah menyiapkan pernyataan atau siaran pers resmi untuk disampaikan kepada publik. “Hai Mas, kita sedang menyiapkan rilis resmi,” ungkap Chintami.