JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menghadapi risiko penurunan status pasar saham dari Emerging Market atau pasar negara berkembang menjadi Standalone Market, setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) memulai konsultasi terkait usulan reklasifikasi tersebut pada Kamis (15/10/2026). Analis Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nurkholis Syafruddin, menilai pengalaman Pakistan pada 2008 menjadi pelajaran bagi Indonesia ketika menghadapi risiko penurunan status, terutama dampaknya terhadap valuasi saham dan arus dana investor. MSCI memang menyoroti keterbatasan transparansi kepemilikan saham, dugaan praktik perdagangan terkoordinasi, serta belum adanya bukti penegakan aturan yang signifikan. Fokus MSCI, meskipun otoritas bursa RI telah menerapkan kewajiban pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen, kerangka pengawasan konsentrasi kepemilikan saham atau High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen. “Hal itu menjadi perhatian MSCI, meskipun Indonesia telah menerapkan kewajiban pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen, kerangka konsentrasi kepemilikan saham HSC, dan peta jalan peningkatan free float menjadi 15 persen,” ungkap Nurkholis, Senin (19/10/2026). MSCI membuka periode konsultasi hingga 30 April 2027, dengan keputusan akhir dijadwalkan pada 30 Juni 2027. Menurutnya, penurunan status menjadi skenario utama apabila konsultasi tidak menghasilkan bukti yang jelas mengenai perbaikan signifikan di pasar modal domestik. Pada hari yang sama dengan pengumuman MSCI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmennya melakukan reformasi pasar modal. Namun, menurut laporan, OJK belum mengumumkan langkah baru. Nurkholis mencatat saham perbankan berkapitalisasi besar bisa menanggung sebagian besar tekanan arus dana keluar apabila Indonesia benar diturunkan statusnya oleh MSCI. Empat saham bank besar, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), mencakup 71,7 persen dari indeks yang kini hanya terdiri dari sembilan saham. Indeks tersebut memiliki kapitalisasi pasar saham free float 53,4 miliar dollar AS. Sementara, BBCA menyumbang 31,4 persen dari indeks tersebut. “Saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI mencakup 71,7 persen dari indeks yang kini dipangkas menjadi sembilan konstituen, dengan kapitalisasi pasar free float sebesar 53,4 miliar dollar AS. Saham BBCA sendiri memiliki porsi sebesar 31,4 persen,” paparnya. Dengan komposisi itu, hampir tiga perempat potensi arus keluar dana dari investor pasif diperkirakan terkonsentrasi pada empat saham perbankan tersebut. Padahal, perhatian MSCI justru berpusat pada persoalan konsentrasi kepemilikan saham di emiten-emiten lain. Saham perbankan besar memiliki likuiditas tinggi dan kepemilikan asing yang besar sehingga menjadi pilihan utama bagi investor aktif untuk melepas investasinya. Meski demikian, ia memperkirakan penghapusan saham dari indeks akan berlangsung melalui transaksi pada harga pasar karena Indonesia tidak menerapkan pembatasan arus modal. Hal tersebut berbeda dengan Nigeria dan Rusia, yang mengalami persoalan akses perdagangan dan arus modal sehingga harga saham dalam konteks penghapusan indeks dapat tertekan secara ekstrem. Sementara, saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dinilai relatif terlindungi dari tekanan langsung karena tidak termasuk dalam indeks MSCI yang menjadi objek pembahasan.