ADA pemandangan yang semakin akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Anak muda yang sudah bekerja masih bergantung pada orang tua karena penghasilannya belum cukup untuk hidup mandiri. Sebagian lainnya telah lulus sekolah, tetapi belum memperoleh pekerjaan. Ada yang menghabiskan waktu di rumah, membantu keluarga, mengurus anak, atau terus mengirim lamaran tanpa kunjung mendapat panggilan. Dari luar, mereka tampak menghadapi persoalan yang sama: belum memiliki kemandirian ekonomi. Namun, penyebabnya berbeda. Sebagian bekerja dengan upah rendah, sebagian dianggap terlalu pemilih. Sementara yang lain justru sibuk mengurus kehidupan keluarga tanpa menerima upah. Mengapa bekerja belum tentu membuat seseorang mandiri, sementara tidak bekerja semakin sulit untuk dijalani? Dalam statistik ketenagakerjaan, Not in Employment, Education, or Training (NEET) menggambarkan pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025, sekitar 19,44 persen penduduk usia 15–24 tahun tergolong NEET, turun dari 20,31 persen pada 2024. Artinya, hampir satu dari lima pemuda berada di luar dunia kerja, pendidikan, dan pelatihan. Ketimpangan antarwilayah cukup mencolok. Proporsi NEET di Sulawesi Utara mencapai 29,52 persen dan Maluku 28,49 persen, jauh melampaui Bali (5,33 persen) dan DI Yogyakarta (11,25 persen). Kesenjangan ini mengisyaratkan perbedaan kesempatan kerja, akses pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi daerah. Namun, NEET bukan sinonim kemalasan. Kelompok ini mencakup pencari kerja, mereka yang putus asa mencari pekerjaan, pemuda dengan hambatan kesehatan, hingga mereka yang mengurus keluarga tanpa menerima upah. Teori labor-leisure choice dan konsep reservation wage membantu menjelaskan mengapa sebagian pemuda menunda bekerja. Ketika upah tidak sebanding dengan biaya transportasi, makan, dan kebutuhan hidup, menunggu pekerjaan yang lebih baik dapat menjadi keputusan rasional. Tidak semua pemuda memiliki kemewahan untuk menunggu. Mereka dari keluarga mampu dapat lebih selektif, sementara pemuda miskin sering kali terpaksa menerima pekerjaan berupah rendah. Persoalannya, bekerja pun belum tentu menjanjikan kemandirian ekonomi. Data BPS menunjukkan rata-rata upah buruh naik dari Rp 3,27 juta pada Agustus 2024 menjadi Rp 3,39 juta pada Mei 2026, atau meningkat 3,7 persen. Namun, dalam periode yang sama, harga konsumen naik sekitar 5,1 persen. Artinya, rata-rata upah nominal meningkat, tetapi nilai riilnya justru menyusut sekitar 1,3 persen. Bagi pekerja muda yang umumnya menerima upah lebih rendah, biaya makan, transportasi, dan tempat tinggal dapat semakin membatasi kemampuan hidup mandiri. Kenaikan upah yang tertinggal dari inflasi membuat biaya makan, transportasi, dan tempat tinggal semakin membatasi kemampuan hidup mandiri.