Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal pengubahan metodologi perhitungan saham-saham yang masuk dalam daftar kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa terdapat 2 metodologi utama dalam perhitungan HSC yang diubah oleh Komite HSC. Pertama menghapus perhitungan threshold Rp5 triliun dari universe HSC; dan menghapus perhitungan price impact ratio. “Kalau kita menggunakan threshold Rp5 triliun, tentu yang akan di screening adalah saham-saham yang di atas Rp5 triliun saja. Sedangkan saham-saham yang di bawah Rp5 triliun itu juga adalah instrumen yang diinvestasikan oleh investor global maupun investor domestik kita,” kata Jeffrey di BEI, Selasa (10/11/2026). Dengan menghapus metodologi tersebut, screening terhadap saham tidak lagi dilakukan terhadap kelompok saham tertentu, melainkan kepada seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, penghapusan metodologi price impact ratio, dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap investor sedini mungkin. Dalam metodologi sebelumnya, BEI memantau saham dengan pergerakan harga yang tidak wajar, sehingga risiko kerugian yang dialami investor semakin besar terjadi. ”Oleh karena itu, Komite memutuskan bahwa metodologi high shareholding concentration adalah atas pemegang saham 10 pihak atau kurang yang memiliki saham 92,5% atau lebih akan masuk dalam high shareholding concentration,” katanya. Dengan metodologi anyar ini, terdapat total 383 saham yang masuk dalam daftar HSC terbaru. Terdapat 300 saham baru yang masuk menggunakan metodologi perhitungan anyar. Jeffrey menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan, termasuk menggunakan sumber daya yang ada dan dengan bantuan teknologi untuk memantau kepemilikan saham di Bursa. ”Bila ditemukan laporan yang tidak akurat, maka tentu kami akan menggunakan seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melaporkan informasi yang tidak benar kepada publik,” katanya.