Bisnis.com, LOMBOK — Bursa Efek Indonesia (BEI) optimistis Indonesia masih berpeluang mempertahankan status sebagai pasar berkembang atau emerging market dalam klasifikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI), seiring dengan serangkaian reformasi pasar modal yang tengah dijalankan. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan peluang Indonesia untuk tetap berada dalam kelompok emerging market masih terbuka. Optimisme tersebut didukung oleh reformasi yang dilakukan regulator, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan saham, pendalaman pasar, hingga penguatan sistem pengawasan perdagangan. Jeffrey menyampaikan BEI telah melakukan komunikasi dengan banyak partisipan pasar sejak Januari 2026. Khususnya sejak 19 Oktober 2026, BEI telah mengajak ratusan partisipan, terutama investor global, untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan reformasi pasar modal Indonesia. "Khususnya sejak tanggal 19 Oktober kemarin, 2 minggu terakhir sudah ratusan partisipan khususnya investor global yang kami ajak berdiskusi," ujar Jeffrey dalam Capital Market Journalist Workshop di Lombok, Sabtu (31/10/2026). Dia menjelaskan reformasi di sisi bursa difokuskan pada tiga kelompok utama, yakni transparansi, likuiditas dan pendalaman pasar, serta pengawasan perdagangan (surveillance). Dari sisi transparansi, BEI telah mengumumkan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Informasi tersebut kemudian diperluas dengan klasifikasi investor dan ke depan akan dilengkapi dengan informasi mengenai afiliasi antarpemegang saham. Jeffrey menyebut Indonesia dan India menjadi dua negara yang mengungkapkan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. "Kalau saya menyampaikan bahwa saat ini bursa di Indonesia adalah bursa yang paling transparan di dunia, itu kemudian diangkat dan sepotong itu kemudian menjadi kritik. Tetapi faktanya adalah demikian," katanya. Dia menambahkan, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tersebut. BEI juga telah meningkatkan granularitas data investor dari sebelumnya 9 kategori menjadi 39 kategori. Selain itu, bursa mengumumkan saham-saham yang terindikasi memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi melalui skema high shareholding concentration (HSC). Menurut Jeffrey, pengumuman HSC merupakan bentuk pengingat bagi investor mengenai kondisi kepemilikan saham yang terkonsentrasi, bukan berarti saham tersebut tidak memenuhi ketentuan free float. "Ini sebagai reminder kepada investor. Sekali lagi banyak sekali pihak yang menyalahartikan kepemilikan terkonsentrasi ini dengan tidak terpenuhinya free float," ujarnya. Pada kelompok reformasi kedua, BEI berupaya memperbaiki likuiditas dan kedalaman pasar sekaligus mendorong pembentukan harga (price discovery) yang lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerbitkan peraturan baru terkait pencatatan saham atau Peraturan I-A, termasuk pengaturan peningkatan ketentuan minimum free float dari 7,5% menjadi 15% secara bertahap dalam periode 12 hingga 36 bulan. BEI juga menghapus ketentuan harga minimum saham sebesar Rp50. Jeffrey menegaskan kebijakan tersebut merupakan inisiatif bursa setelah berdiskusi dengan investor global. "Penghapusan harga minimum Rp50 itu tidak susah kita diskusikan dengan MSCI. Itu adalah inisiatif yang kita lakukan setelah kita berdiskusi dengan global investors," jelasnya. Sementara itu, reformasi ketiga diarahkan pada penguatan sistem pengawasan perdagangan. BEI akan mengubah mekanisme pengawasan agar proses investigasi terhadap indikasi manipulasi pasar dapat diketahui publik sejak awal. Dalam mekanisme baru tersebut, bursa akan mengumumkan apabila terdapat saham yang sedang dalam investigasi terkait dugaan manipulasi perdagangan. Selama proses investigasi, BEI juga dapat mengambil tindakan berupa pembatasan aktivitas hingga suspensi pada rekening efek tertentu. Jeffrey mengatakan perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memberikan pesan kepada pelaku pasar bahwa bursa melakukan pemantauan secara aktif. "Pesan yang ingin kami sampaikan kepada pasar bahwa pengawasan di Bursa Efek Indonesia akan lebih efektif dan akan lebih targeted," katanya. Pengawasan terhadap HSC juga diperkuat melalui perluasan keanggotaan komite HSC. Jika sebelumnya hanya melibatkan unsur organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization (SRO), kini komite tersebut turut melibatkan anggota independen. Saat ini, komite HSC terdiri dari 9 anggota, yakni 4 perwakilan SRO dan 5 anggota independen. Dengan komposisi tersebut, anggota independen menjadi mayoritas dalam komite. Jeffrey berharap perubahan tersebut dapat meningkatkan kredibilitas proses identifikasi dan penetapan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Dia menambahkan, berdasarkan evaluasi terhadap 18 kriteria klasifikasi pasar MSCI, Indonesia telah memperoleh nilai positif penuh pada 10 kriteria. Kemudian, 6 kriteria lainnya telah terpenuhi tetapi masih memiliki ruang perbaikan, sedangkan 2 kriteria masih mencatatkan penilaian negatif. Dua kriteria yang masih menjadi pekerjaan rumah tersebut berkaitan dengan kebijakan konversi mata uang atau valuta asing serta arus informasi (information flow). Untuk memperbaiki aspek keterbukaan informasi, BEI telah mengingatkan perusahaan tercatat agar menyampaikan informasi kepada publik dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Bursa juga kembali mengingatkan emiten untuk melaporkan kepemilikan saham dan pihak terafiliasi secara benar. Jeffrey mengatakan BEI akan melakukan pemeriksaan secara acak (random checking) terhadap laporan perusahaan tercatat. Apabila ditemukan ketidakbenaran dalam pelaporan, bursa akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab. "Kami juga sudah mengirimkan reminder kepada seluruh perusahaan tercatat untuk melaporkan secara benar terkait dengan free float dan pihak-pihak terafiliasi. Minggu lalu reminder itu kami kirimkan kembali dan setelah ini kami akan melakukan random checking," tuturnya. Dia berharap seluruh reformasi yang dijalankan dapat memperoleh apresiasi dari investor global sehingga Indonesia tetap berada dalam kelompok emerging market MSCI. "Seperti yang disampaikan oleh Chairman Taylor bahwa peluang Indonesia tetap di emerging market itu ada di atas 50%. Mudah-mudahan persentase itu bisa lebih tinggi," kata Jeffrey. Optimisme serupa sebelumnya disampaikan Dewan Penasihat Danantara Indonesia Chapman Taylor. Dia meyakini Indonesia dapat mempertahankan status emerging market dengan probabilitas di atas 50%. Keyakinan tersebut meningkat dibandingkan Juli 2026 karena pemerintah dan regulator dinilai semakin solid dalam menjalankan reformasi pasar modal. Chapman menilai pembentukan komite HSC, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan aktivitas pengawasan pasar menjadi sejumlah katalis positif bagi upaya mempertahankan status Indonesia dalam klasifikasi MSCI.