PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (28/10/2026). Agenda ini sebelumnya sempat tertunda karena menunggu terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait demutualisasi bursa. Berdasarkan pengumuman resmi BEI, direksi telah menyampaikan jadwal pelaksanaan RUPSLB kepada para pemegang saham. “Direksi dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI akan diselenggarakan pada Rabu, 28 Oktober 2026,” tulis pengumuman tersebut di situs BEI, Rabu (28/10/2026). Sebelumnya, RUPSLB BEI direncanakan berlangsung pada 15 September 2026. Namun, agendanya ditunda karena BEI masih menunggu penerbitan POJK mengenai demutualisasi. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya akan mempelajari ketentuan tersebut setelah aturan dari OJK diterbitkan. “Diundur sampai dengan POJK (demutualisasi) terbit, kami akan mempelajarinya setelah POJK-nya terbit,” kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Demutualisasi BEI merupakan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui demutualisasi, struktur kepemilikan bursa yang selama ini dimiliki oleh anggota bursa berubah sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk menjadi pemegang saham. Dalam ketentuannya, terdapat tiga lembaga negara yang dimungkinkan menjadi pemegang saham BEI, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. BPI Danantara dikabarkan berencana mengambil porsi kepemilikan saham BEI di atas 5 persen. Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan BEI dan OJK terkait rencana tersebut. Nantinya, keterlibatan Danantara dalam proses demutualisasi dilakukan melalui Danantara Investment Management (DIM). “Ini lagi berkomunikasi, memberi arahan untuk DIM untuk melaksanakan investasi untuk demutualisasi,” ucap Pandu beberapa waktu lalu. Meski begitu, proses demutualisasi BEI dinilai masih membutuhkan waktu karena terdapat sejumlah infrastruktur dan regulasi yang perlu disiapkan.