Kementerian PPN/Bappenas menyebut pengeluaran transportasi masyarakat dapat mencapai sekitar 30 persen dari pendapatan, dengan beban yang cenderung semakin besar seiring jauhnya jarak perjalanan. Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, mengatakan biaya perjalanan menjadi salah satu tantangan dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Karena itu, peningkatan layanan dan integrasi transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dinilai penting untuk membuat perjalanan lebih efisien. “Dari sisi demand, kalau lihat dari besaran pengeluaran sehari-hari, ini cukup besar ya, 30 persenan dari pendapatan, itu untuk transportasi, yang makin jauh makin besar,” ujar Taufiq di Jakarta, Selasa sore, (27/10/2026). Menurut Taufiq, pemerintah daerah di sekitar Jakarta perlu mendukung pengembangan transportasi publik, termasuk melalui penyediaan fasilitas park and ride. Fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dari rumah menuju lokasi parkir, kemudian melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum. “Kami berharap pemerintah daerah di masing-masing itu pertama bisa mendukung, misalnya menyediakan park and ride, sehingga yang belum terlayani transportasi umum di wilayah masing-masing sementara enggak apa-apa pakai kendaraan pribadi, tapi bisa diparkir,” katanya. Taufiq menambahkan, integrasi transportasi juga perlu mencakup layanan pengumpan atau feeder, tarif, serta sistem data dan informasi perjalanan. Menurut Taufik, upaya tersebut dapat mempermudah masyarakat menjangkau layanan transportasi publik dan mengurangi hambatan perjalanan lintas wilayah. Berdasarkan kajian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mengenai integrasi transportasi publik Jabodetabek yang dirilis pada Maret 2024, terdapat ketimpangan cakupan layanan antara Jakarta dan wilayah penyangga, serta pengelolaan transportasi yang masih terbagi di antara berbagai lembaga pemerintahan. Dalam kajian tersebut, ITDP mencatat cakupan wilayah layanan transportasi publik massal di Jakarta mencapai sekitar 78 persen, sedangkan di kota-kota Bodetabek cakupannya berkisar 8-29 persen. Ketimpangan ini berpengaruh terhadap akses masyarakat menuju transportasi publik dan pilihan moda untuk perjalanan sehari-hari. ITDP juga menyoroti bahwa integrasi tarif pada saat kajian dirilis masih terbatas pada layanan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, pembagian kewenangan pengelolaan transportasi berdasarkan wilayah administrasi membuat koordinasi dan penyelarasan layanan lintas daerah menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, ITDP merekomendasikan penguatan integrasi kelembagaan, tarif, dan akses infrastruktur.