Bisnis.com, JAKARTA — Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menyatakan area konsesi kelapa sawit bersertifikat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari–September 2026 hanya mencapai 0,8% dari total luas lahan terbakar di Indonesia. Berdasarkan analisis citra satelit yang dihimpun Nusantara Atlas dan TreeMap, sekitar 14.500 hektare dari total 1,9 juta hektare lahan terbakar di Indonesia teridentifikasi berada di dalam konsesi bersertifikat RSPO. RSPO menyebut temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebakaran di konsesi bersertifikatnya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri kelapa sawit secara keseluruhan. Organisasi itu juga menilai data tersebut dapat menjadi dasar untuk menjawab kritik publik terhadap keterlibatan industri sawit dalam persoalan karhutla. Kondisi cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino turut menjadi faktor yang disoroti dalam analisis tersebut. Fenomena iklim itu disebut berkontribusi terhadap meluasnya kebakaran di berbagai wilayah Indonesia sepanjang sembilan bulan pertama 2026. Chief Executive Officer (CEO) RSPO Joseph D'Cruz menegaskan bahwa organisasinya tidak menghindari pengawasan terhadap praktik industri kelapa sawit. Menurutnya, RSPO memiliki mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap anggotanya. "Kami bukan industri yang berusaha menghindari pengawasan. Kami adalah sebuah kemitraan yang melakukan pemantauan terhadap diri kami sendiri secara lebih ketat dibandingkan pihak mana pun yang melakukan pengawasan terhadap kami," tegas D'Cruz dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/11/2026). Selain konsesi perusahaan, RSPO juga menyoroti kondisi perkebunan rakyat. Berdasarkan analisis yang sama, tidak ditemukan lahan terbakar di area perkebunan kelompok petani swadaya yang telah mengantongi sertifikasi RSPO. RSPO menyebut temuan nihil kebakaran tersebut menjadi perhatian karena sejumlah kelompok petani bersertifikat berada di wilayah yang turut terdampak karhutla. Hingga kuartal III/2026, RSPO juga menyatakan belum menemukan data maupun bukti lapangan yang menunjukkan adanya praktik pembakaran lahan secara sengaja oleh unit usaha bersertifikat. Meski demikian, RSPO menegaskan tetap akan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran melalui mekanisme Sistem Pengaduan. D'Cruz mengatakan organisasi tersebut akan melakukan identifikasi dan investigasi apabila menemukan pola kebakaran yang tidak lazim di area konsesi anggotanya. "Apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim di konsesi tertentu, kami akan mengidentifikasi dan melakukan investigasi. Salah satu konsesi tersebut saat ini telah menjadi subjek pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO, dan kami akan mencermati konsesi lainnya secara saksama," urainya. RSPO juga meminta seluruh anggotanya lebih terbuka dalam menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan karhutla kepada publik. Perusahaan sawit dinilai perlu menunjukkan komitmen keberlanjutan melalui data dan bukti konkret, bukan sekadar pernyataan. Organisasi tersebut menilai keterbukaan perusahaan diperlukan agar publik dapat menilai pelaksanaan komitmen keberlanjutan industri sawit berdasarkan fakta di lapangan.