Bantuan sosial (bansos) dan subsidi dinilai belum cukup untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup. Selain memastikan bantuan tepat sasaran dan nilainya memadai, pemerintah perlu memperkuat pendapatan masyarakat agar kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tidak terus tergerus kenaikan harga. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengatakan bahwa bansos dan subsidi memang berperan penting dalam meredam guncangan harga. Namun, kedua instrumen tersebut belum tentu mampu memulihkan daya beli apabila pendapatan riil masyarakat terus tertinggal. “Bantuan sosial dan subsidi penting untuk meredam guncangan harga, tetapi keduanya belum tentu memulihkan daya beli ketika penghasilan riil terus tertinggal,” kata Syafruddin saat dihubungi, Selasa (27/10/2026). Menurut Syafruddin, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Rumah tangga yang baru kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan berpotensi belum tercatat dalam basis data penerima bansos, meskipun kondisi ekonominya mulai memburuk. Selain itu, nilai bantuan belum tentu mengikuti kenaikan harga pangan dan transportasi. Keterlambatan penyaluran juga dapat membuat keluarga harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum bantuan diterima. Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan, persoalan tersebut membuat perlindungan sosial perlu dirancang agar tidak hanya membantu masyarakat yang sudah miskin, tetapi juga melindungi kelompok rentan yang berisiko jatuh miskin. “Bantuan sosial dan subsidi sangat penting untuk menahan penurunan daya beli, tetapi belum tentu cukup apabila kenaikan biaya hidup berlangsung terus-menerus dan pendapatan masyarakat tidak meningkat,” ujar Josua. Josua menambahkan, bantuan yang bersifat sementara hanya mengurangi tekanan pengeluaran dalam jangka pendek jika tidak disertai upaya meningkatkan kemampuan rumah tangga memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Nilai bantuan juga berisiko kehilangan daya beli ketika kenaikan harga kebutuhan dasar tidak diimbangi penyesuaian manfaat. Subsidi yang berlaku umum berpotensi memberikan manfaat lebih besar kepada konsumen dengan tingkat penggunaan tinggi, termasuk kelompok masyarakat mampu. Meski demikian, penghapusan subsidi secara mendadak berisiko memperbesar inflasi dan kemiskinan. Karena itu, evaluasi subsidi perlu mempertimbangkan ketepatan sasaran sekaligus dampaknya terhadap harga kebutuhan dasar dan daya beli masyarakat. Untuk menjaga daya beli, Syafruddin menekankan pentingnya menjalankan tiga kebijakan secara bersamaan, yakni menstabilkan harga kebutuhan dasar, memperkuat pendapatan riil, dan membuat perlindungan sosial lebih adaptif. Pada sektor pangan, pemerintah perlu memperbaiki informasi stok, memperkuat cadangan strategis, serta memperlancar distribusi antardaerah. Ketahanan produksi terhadap cuaca ekstrem juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan dan lonjakan harga. Penciptaan lapangan kerja formal, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pendapatan masyarakat. Di sisi perlindungan sosial, pembaruan data penerima secara berkala diperlukan agar rumah tangga yang baru mengalami penurunan penghasilan dapat lebih cepat teridentifikasi. Nilai manfaat bantuan juga perlu mempertimbangkan perubahan harga kebutuhan pokok. Syafruddin menegaskan, keberhasilan perlindungan sosial tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima bantuan. Pemerintah juga perlu memastikan keluarga mampu mempertahankan konsumsi dasar tanpa harus menambah utang yang memberatkan. Josua menilai pemerintah perlu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan dasar melalui penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi, pengawasan rantai pasok, dan operasi pasar yang tepat sasaran ketika terjadi lonjakan harga. Pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak El Niño terhadap produksi pangan melalui perbaikan irigasi, penyediaan air, serta dukungan sarana produksi pertanian. Dalam jangka menengah, upaya tersebut perlu dilengkapi dengan penciptaan pekerjaan formal yang produktif, penguatan industri padat karya, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi usaha mikro dan kecil. Menurut Josua, peningkatan produktivitas perlu diikuti perbaikan upah riil agar pertumbuhan ekonomi turut meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberhasilan kebijakan, lanjut Josua, tidak cukup diukur dari penurunan inflasi atau tingkat kemiskinan. Pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan upah riil, porsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok, kualitas konsumsi pangan, dan jumlah masyarakat yang rentan jatuh miskin. Dengan demikian, bansos dan subsidi tetap menjadi instrumen penting untuk meredam tekanan biaya hidup, tetapi perlu disertai upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat pendapatan masyarakat. Kombinasi kebijakan tersebut diperlukan agar daya beli tidak hanya terlindungi dalam jangka pendek, tetapi juga meningkat secara berkelanjutan.