Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemangkasan ekspor gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang telah disepakati. Bahlil mengatakan langkah itu diambil dengan tetap memperhatikan batas minimum ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa total ekspor gas pipa Indonesia ke negara Singa tersebut mencapai 409,55 BBTUD yang berasal dari dua wilayah utama, yakni Laut Natuna dan Sumatera. Dari jumlah tersebut, pemangkasan yang dilakukan hanya sebesar 31 BBTUD atau kurang lebih sekitar 8 persen. Menurutnya, angka pemotongan tersebut masih berada di dalam batas aman kontrak minimum. “31 BBTUD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91 sampai 92 dan kita baru sekitar 8 persen. Terkecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10). Bahlil menekankan agar pihak luar tidak meragukan komitmen Indonesia dalam menghargai perjanjian internasional. “Jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga menghargai kontrak. 31 BBTUD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” tegasnya. Lebih lanjut, ia membeberkan sejumlah alasan di balik kebijakan pemangkasan ekspor gas tersebut. Salah satu pemicu utamanya adalah kebutuhan domestik yang mendesak untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang belum menentu serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri. Selain itu, Bahlil menyebutkan bahwa pemangkasan ini juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pemeliharaan atau shutdown pada fasilitas produksi gas, serta upaya pemerintah untuk mengamankan ketahanan energi nasional di tengah potensi krisis energi global. “Karena ada terjadi shutdown pemeliharaan, yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik. Bagaimana kebutuhan bahan baku terhadap industri harus selalu ada, dan ini sumbernya adalah dari gas,” pungkas Bahlil. Sebelumnya, Indonesia mulai memangkas pasokan gas bumi ke Singapura pada Sabtu (24/10). Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan sebagian pasokan gas yang diekspor kini dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama kelistrikan. Djoko menjelaskan pengalihan pasokan dilakukan melalui dua jalur, yakni dari Natuna menuju Batam serta pengurangan pasokan gas dari Sumatra yang selama ini digunakan untuk kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra. “Mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri dari Natuna ke PLN Batam melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik,” kata Djoko, Sabtu (24/10), melansir CNBC Indonesia. Selain itu, pemerintah mengurangi pasokan gas dari Sumatra ke Singapura sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari melalui Pipa Transgasindo (TGI). Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra. “Dan, pengurangan pasokan gas ke Singapura dari Sumatra untuk keperluan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari, melalui Pipa TGI,” ujarnya. Dengan demikian, volume gas yang dialihkan atau dikurangi dari pasokan ekspor ke Singapura mencapai total 31 juta standar kaki kubik per hari berdasarkan dua skema tersebut. Djoko mengatakan kebijakan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 8 ayat (1), yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Selanjutnya kami akan pantau terus perkembangannya secara harian,” ucapnya. Sebelumnya, Bahlil mengancam bakal mengurangi ekspor gas ke negara tetangga dengan mempertimbangkan ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, pada Rabu (21/10). Ia mengaitkan langkah tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga kebutuhan nasional di tengah ketidakpastian global. “Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan Presiden, semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks menuju survival,” kata Bahlil seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).