JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan badan usaha swasta tidak perlu melakukan impor minyak dan gas (migas) melalui Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, yang mengatur pengadaan impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji harus melalui BLU. Bahlil menyatakan, aturan tersebut hanya berlaku pada PT Pertamina (Persero), sementara badan usaha swasta tak wajib mengikuti skema terbaru. "Kalau untuk swasta enggak dong harusnya ya. Kalau swasta itu urusan mereka, tapi kalau yang selama ini dilakukan pengadaan oleh Pertamina itu lewat Lemigas," kata Bahlil saat ditemui di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Adapun dalam aturan baru, pengadaan minyak mentah, BBM dan elpiji harus melalui BLU yang ditugaskan pemerintah, dalam hal ini Lemigas. Melalui skema baru ini, tender dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B). Artinya, negara yang bernegosiasi langsung dengan negara pemasok, sedangkan pengadaan dilaksanakan oleh BLU. Selanjutnya, Pertamina sebagai badan usaha yang menyalurkan komoditas energi akan bertransaksi dengan BLU. "Beberapa penugasan nanti dalam rangka menguasai hajat hidup orang banyak, itu bisa lewat Lemigas," kata Bahlil. Lebih lanjut, mengenai negara yang tengah dibidik oleh Lemigas untuk dibeli komoditas energinya, Bahlil enggan mengungkapkannya. Menurut dia, terdapat masa transisi, sehingga Kementerian ESDM bersama Lemigas dan Pertamina masih perlu melakukan konsolidasi. "Saya pikir teknis ini masih masih dalam transisi ya. Perpres sudah keluar, butuh waktu transisi. Transisinya itu butuh waktu setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi karena tidak serta-merta langsung," pungkas Bahlil.