Pemerintah berencana mengarahkan investasi hilirisasi nikel ke industri yang mampu menghasilkan produk akhir dengan nilai tambah lebih tinggi. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah moratorium pembangunan smelter yang hanya memproduksi nikel setengah jadi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan hilirisasi telah mendorong lonjakan nilai ekspor nikel Indonesia. Bahlil menyebut peningkatan tersebut merupakan hasil penghentian ekspor bijih nikel pada 2020 yang dilanjutkan pembangunan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Ia menyampaikan bahwa ekspor nikel pada 2024 mencapai US$33 miliar hingga US$34 miliar. Menurut Bahlil, hilirisasi juga memungkinkan Indonesia mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi, mulai dari pertambangan, smelter, pengolahan dengan teknologi HPAL, produksi prekursor dan katoda, hingga baterai sel. Indonesia telah memiliki tiga fasilitas pabrik baterai, sementara produk antara seperti prekursor dan katoda mulai masuk ke rantai pasok global. Namun, ia menilai pengembangan hilirisasi belum optimal karena industri pengolahan masih didominasi produk setengah jadi. Bahlil memperkirakan sekitar 50%–60% produk hilirisasi mineral masih berada pada tahap pengolahan antara. Pemerintah membuka kemungkinan menghentikan sementara pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Bahlil mengatakan kajian diperlukan untuk menentukan apakah pembangunan smelter semacam itu masih dapat dilanjutkan atau perlu dimoratorium, agar Indonesia memperoleh manfaat ekonomi lebih utuh dan tidak bergantung pada ekspor produk antara.