JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebijakan pengadaan impor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui satu pintu badan layanan umum (BLU) bertujuan memangkas rantai birokrasi sekaligus memperkuat peran negara dalam mengamankan pasokan energi. Bahlil menjelaskan, kebijakan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 107 itu menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berperan langsung dalam menjalin kerja sama dan melakukan negosiasi dengan negara-negara pemasok energi. Skema ini sekaligus mengakhiri keterlibatan perusahaan perantara dalam mekanisme pengadaan sebelumnya. “Sekarang negara yang di depan. Jadi enggak ada lagi perusahaan-perusahaan cangkang yang 30 lebih itu, enggak ada lagi,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Jumat (30/10/2026). Menurut Bahlil, mekanisme satu pintu memungkinkan pemerintah menyederhanakan prosedur impor dan menjalin kontrak pasokan energi dalam jangka panjang. Selain itu, pengadaan energi melalui pemerintah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat komunikasi dan hubungan bilateral dengan negara-negara pemasok. “Contoh katakanlah kita membeli LPG dari Amerika, dan memang selama ini, ya silakan. Itu yang nanti negara akan melakukan komunikasi dengan Amerika ya,” tutur Bahlil. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan melalui kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government /G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B). Dengan demikian, regulasi ini dapat memperkuat kepastian pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri. Perubahan ini berangkat dari pengalaman Pertamina dalam tender pengadaan. Selain memakan waktu lama, dalam sejumlah kasus Pertamina yang sudah menang dengan harga murah justru kehilangan pasokan karena negara pemasok memilih pembeli lain yang berani membayar lebih mahal. Dalam skema baru, negara bernegosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan dilaksanakan oleh badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, kemudian Pertamina membeli dari BLU. Dengan begitu, tidak ada lagi perusahaan lain yang terlibat dalam rantai pengadaan. Meski demikian, perpres tersebut tetap memungkinkan Pertamina mengimpor langsung dalam kondisi tertentu, yakni ketika cadangan nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber minyak. Langkah itu tetap harus dikoordinasikan dengan BLU. Terkait pelaksanaannya, Bahlil menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap transisi setelah Perpres 107/2026 terbit. Pemerintah juga masih melakukan konsolidasi bersama Pertamina terkait penerapan sistem baru ini. “Lagi transisi sekarang. Kami lagi transisi untuk membenahi agar betul-betul kejadiannya itu lebih baik, ya,” pungkas Bahlil.