Bisnis.com, JAKARTA — Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan rokok elektrik atau vape haram menjadi sentimen yang memengaruhi gerak saham emiten rokok. Pada perdagangan intraday Selasa (10/11/2026) pukul 09.16 WIB, saham PT H.M. Sampoerna Tbk. (HMSP) menjadi satu-satunya saham yang bergerak melemah. Di antara empat emiten rokok, HMSP menjadi satu-satunya yang memiliki produk rokok elektrik. Melansir IDX Mobile, saham HMSP bergerak melemah 0,76% ke Rp655. Sedangkan, saham PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) menguat 0,49% ke Rp15.425, saham PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) naik 0,33% ke Rp1.540, dan saham PT Indonesian Tobacco Tbk. (ITIC) menguat 0,61% ke Rp165. Analis MNC Sekuritas, Catherine Florencia M mengatakan bahwa tekanan regulasi merambah ke segmen rokok elektrik. Sebelum fatwa MUI dietapkan pada Jumat (6/11/2026), Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mendorong pelarangan vape secara nasional di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap peredaran narkotika melalui produk vape ilegal. "Potensi pembatasan dapat membebani portofolio produk bebas asap HMSP. Walaupun secara keseluruhan segmen produk bebas asap berkontribusi kurang dari 3% terhadap pendapatan HMSP pada kuartal I/2026, pengetatan regulasi vape tetap berpotensi memengaruhi prospek pertumbuhan dan strategi diversifikasi perusahaan ke depan," ujarnya, dikutip Selasa (10/11/2026). Sebelumnya, MUI menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam keputusannya, MUI menyatakan larangan ini didasarkan karena vape membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah peredaran narkoba. Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa tidak hanya penggunaannya, tetapi seluruh rantai mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut dinyatakan haram. "Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh.