JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal bagi dunia usaha untuk mendorong investasi, ekspansi perusahaan, dan penciptaan lapangan kerja. Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, kontribusi dunia usaha terhadap perekonomian perlu didukung kebijakan yang memberi ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan aktivitas produktif. “Pengakuan ini penting. Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11/2026). Menurut Shinta, dunia usaha berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, mendorong inovasi, memperluas rantai pasok, hingga menghasilkan nilai tambah. Untuk memperkuat kontribusi tersebut, APINDO menilai pemerintah perlu menjaga iklim usaha tetap kondusif dan menerapkan kebijakan fiskal yang mempertimbangkan kebutuhan penerimaan negara serta keberlangsungan aktivitas ekonomi produktif. APINDO juga meminta pemerintah mempertimbangkan insentif fiskal, terutama bagi sektor produktif yang berpotensi mendorong investasi dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian. “Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh. Insentif yang tepat sasaran dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja,” kata Shinta. Shinta menambahkan, kebijakan fiskal perlu memperhitungkan kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat secara bersamaan. Menurut dia, kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi teknis berdampak langsung terhadap biaya produksi, keputusan investasi, serta kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Karena itu, APINDO berharap kebijakan peningkatan penerimaan negara tidak menekan daya beli masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah berhati-hati dalam menetapkan tarif pajak yang berdampak luas, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai. Pertimbangan dalam menetapkan kebijakan tersebut, menurut APINDO, perlu mencakup kondisi ekonomi, kemampuan masyarakat, serta dampaknya terhadap kegiatan usaha. Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menopang 15 persen penciptaan nilai ekonomi nasional. Sementara itu, 85 persen lainnya berasal dari rumah tangga, perusahaan yang melakukan investasi, serta eksportir yang menjual produk ke pasar internasional. Menurut Suahasil, tantangan pemerintah bukan sekadar meningkatkan belanja negara, melainkan mengoordinasikan seluruh pelaku ekonomi untuk mendorong penciptaan nilai tambah dan kesejahteraan.