KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 12,9 triliun. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, penyusunan APBD 2027 merupakan hasil kerja sama antara legislatif dan eksekutif dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, berbagai evaluasi dan masukan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. “Anggaran ini merupakan upaya sinergitas DPRD dengan Pemkot Surabaya. Ketika ada potensi yang perlu dinaikkan, ya dinaikkan. Ketika ada program yang perlu dikesampingkan, itu dilakukan untuk kepentingan pendidikan, infrastruktur, dan keinginan masyarakat Kota Surabaya,” ujar Syaifuddin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (11/11/2026). Ia mengakui bahwa target pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan karena menyesuaikan kondisi dan potensi keuangan saat ini. Meski demikian, DPRD berharap realisasi pendapatan daerah nantinya dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Syaifuddin menambahkan, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD 2027. Selain itu, penguatan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) turut menjadi perhatian. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa APBD 2027 akan diarahkan untuk memperkuat sejumlah program pelayanan dasar, terutama bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah perluasan bantuan berdasarkan kelompok desil kesejahteraan masyarakat. Eri menyebut, sebelumnya terdapat bantuan senilai Rp 200.000 yang seharusnya diterima masyarakat, tetapi realisasinya hanya mencapai Rp 38.000. Melalui APBD 2027, Pemkot Surabaya berencana memperluas cakupan bantuan agar masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan 2 dapat menerima bantuan secara penuh. Selain bantuan sosial, program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) juga akan terus dilanjutkan. Di bidang infrastruktur, Pemkot Surabaya turut memprioritaskan penanganan banjir dengan target ketinggian genangan di wilayah kota tidak lebih dari 10 sentimeter pada 2027. Pada sektor kesehatan, Pemkot Surabaya berencana merelokasi sejumlah puskesmas yang berada di dalam kawasan perkampungan ke lokasi yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses warga terhadap pelayanan kesehatan. Eri juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tersebut dijamin gratis tanpa adanya pungutan liar. Sementara itu, di sektor pendidikan, Pemkot Surabaya akan mengatur pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS), termasuk menghitung kebutuhan dan biayanya secara langsung agar harga yang dibebankan kepada masyarakat lebih terjangkau. Eri berharap penguatan berbagai program tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, APBD Surabaya 2027 tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.